Camat Gilireng Gelar Workshop Mekanisme dan Aturan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
BeritaNasional.ID, WAJO SULSEL – Guna meningkatkan pemahaman tentang mekanisme dan aturan pengadaan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah kerjanya membuat Camat Gilireng, Kecamatan GIlireng, Kabupaten Wajo melakukan Upaya antisipasi dengan menggelar Workshop, Senin 13 Mei 2024 kemarin.
Workshop bertajuk “Mekanisme dan Aturan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan di Aula Kecamatan Gilireng yang diikuti aparatur pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat se tempat yang terlibat dalam proses pengadaan tanah tersebut diharapkan memberikan panduan praktis dalam melaksanakan proses pengadaan tanah sehingga kedepannya dapat tercipta koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat dan dapat mengurangi hambatan yang mungkin muncul selama proses pengadaan tanah.
Camat Gilireng, Andi Muh Af Fatih saat membuka kegiatan dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pengetahuan mengenai pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di Kecamatan Gilireng.
“Kami berharap melalui workshop ini, para peserta dapat memperoleh pengetahuan yang komprehensif dan dapat menerapkannya dalam proyek-proyek pengadaan tanah di wilayah kita, mengingat akhir akhir ini wilayah Kecamatan Gilireng sering terjadi pembebasan tanah untuk kepentingan umum, ” ujar Andi Muh Af Fatih.
Dari pantuan media ini, tampil sebagai narasumber; Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Gunawan Hamid dan Kasi Pengadaan BPN Wajo, Hamzah Amir. Keduanya memaparkan berbagai materi, antara lain; dasar hukum pengadaan tanah, prosedur dan tahapan pengadaan tanah, peran dan tanggung jawab pihak terkait, serta studi kasus dan praktik terbaik dari daerah lain.
Salah satu topik penting yang dibahas dalam workshop ini adalah mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Pemateri menjelaskan bahwa warga negara memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil, serta kewajiban untuk mendukung pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum.
Selain itu, narasumber juga menjelaskan mengapa sektor minyak dan gas (migas) yang berada di Kecamatan Gilireng termasuk dalam kepentingan umum. Sektor migas dianggap sebagai kepentingan umum karena hasilnya digunakan untuk kepentingan nasional, seperti pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dan peningkatan perekonomian nasional.
Pemateri juga memaparkan kategori pembebasan lahan dan tahapan-tahapannya masing-masing. Kategori tersebut meliputi pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta proyek energi seperti pembangkit listrik dan eksplorasi migas. Tahapan-tahapannya mencakup identifikasi dan penetapan lokasi, penilaian tanah, pengumuman dan konsultasi publik, serta pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan.
Sekedar diketahui, acara ini juga dihadiri Faisal Abdi dari SKK Migas Perwakilan Kalimantan Sulawesi. Dalam kesempatannya, Faisal Abdi menekankan pentingnya industri hulu migas sebagai industri strategis nasional karena terkait dengan kemaslahatan masyarakat umum, sehingga perlu mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.
“Industri hulu migas yang salah satunya berada di Kecamatan Gilireng merupakan tulang punggung perekonomian nasional, sehingga peran serta dan dukungan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan industri ini,” ujar Faisal Abdi.
Workshop yang dimulai pukul 14.00 WITA ini berlangsung hingga pukul 18.00 WITA dan diisi dengan sesi diskusi yang interaktif. Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mengenai berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah.
Dengan terlaksananya workshop ini, diharapkan para peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga proses tersebut dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (rls)
