BeritaNasional.ID — Perbandingan antara berbagai sejarah kewarganegaraan di Eropa menyarankan model pengembangan kewarganegaraan dalam hal dua dimensi. Dimensi pertama adalah kontras pasif-aktif tergantung pada apakah kewarganegaraan tumbuh dari atas atau bawah. Dalam tradisi Jerman, kapal warga negara berdiri dalam hubungan pasif dengan negara karena merupakan kapal yang utama efek dari tindakan negara. penting untuk dicatat bahwa perbedaan ini sebenarnya mendasar bagi tradisi barat dan dapat ditemukan di abad pertengahan filsafat politik, di mana ada dua pandangan yang bertentangan tentang kewarganegaraan. Dalam pandangan yang menurun, raja sangat berkuasa dam subyeknya adalah penerima hak istimewa. Dalam pandangan ascending, seorang pria bebas adalah warga negara, seorang pemegang hak aktif. Di negara-kota utara Italia, hukum romawi menfasilitasi adopsi gagasan kewarganegaraan populis; hasilnya adalah populo kemudian dianggap sebagai agregat warga yang memiliki beberapa derajat kedaulatan otonom. Dimensi kedua adalah ketegangan antara dunia pribadi individu dan keluarga dalam hubungan dengan arena publik dari tindakan politik.
Kontras antara tradisi partisipasi politik Inggris dan Jerman akan tampak sangat besar. Ini tentu menarik perhatian Weber pada kontras historis penting antara hukum konstitusional dalam sistem benua Romawi dan Inggris hakim-hukum buatan dalam tradisi common law. Weber berpendapat bahwa konstitusionalisme kontinental memberikan penjaga yang lebih baik bagi individu, tetapi ia meremehkan pentingnya tradisi hukum bersama dalam memberikan dasar yang sama untuk hak. Perjuangan melawan negara absolut di Inggris telah mengarah pada eksekusi raja, sebuah ekspansi dari otoritas parlementer, pembelaan tradisi hukum umum Inggris dan penegasan hak-hak agama individu. Tentu saja, telah lama diyakini bahwa tradisi Inggris tentang hak individu sebenarnya mendukung struktur kelas yang tidak setara dan kaku.
Hak-hak sosial yang efektif berada dalam hak individu atas properti, dengan demikian mengecualikan mayoritas populasi dari partisipasi sosial dan politik yang nyata. Tidak adanya tentara darat dan ketergantungan negara pada angkatan laut, demiliterisasi awal aristokrasi Inggris dan penggabungan pedagang kota ke dalam elit berkontribusi pada gradualisme Inggris. Setelah demobilisasi tentara model baru, dua unit pengawal kerajaan dipertahankan untuk tugas terutama monarki. Tentara British tidak dimodernisasi sampai akhir abad ke-19. Raja tidak bisa lagi mengintimasi parlemen. Sebuah titik yang lebih penting adalah bahwa penyelesaian konstitusional 1688 menciptakan warga Inggris sebagai subyek Inggris yang merupakan hukum personality yang tak terhapuskan yang dibentuk raja duduk di parlemen. Gagasan warga sebagai subyek menunjukkan dengan jelas gagasan yang relatif luas tentang hak-hak sosial tetapi juga karakter pasif lembaga sipil Inggris. Kekalahan absolutism dalam penyelesaian 1688 meninggalkan inti dari lembaga yang terus hidup mendominasi di Inggris sampai enggan ke dunia modern.
Berbeda denga kasus Inggris dan Jerman, konsepsi kewarganegraan Prancis adalah konsekuensi dari perjuangan historis yang panjang untuk mengacaukan monopoli hukum dan politik masyarakat pengadilan dalam sistem sosial yang secara kaku terbagi dalam hal perkebunan. Kekerasan transformasi sosial ini menghasilkan konsepsi yang sangat jelas tentang kewarganegaraan aktif dalam revolusi di abad ke-18. Mitos lama yang diwakili raja, digabungkan dan mengintegrasikan beragamnya perintah, kelompok, dan perkebunan telah menjadi transparan selama konflik politik abad ke-18. Teori politik revolusioner, yang bertindak menentang konsepsi absokut tentang kedaulatan mengikuti Rousseau dalam mengkonseptualisasikan masyarakat sebagai kumpulan individu yang keberadaannya akan diwakili melalui kehendak umum di lembaga populer parlemen. Apa yang mengikat orang Perancis bersama menjadi bangsa yang sama lagi-lagi adalah konsep kewarganegaraan.
Inti dari sketsa historis ini adalah sangat terlambat untuk memberikan kritik terhadap konsepsi kewarganegraan yang monolitik dan terpadu di Marshall dan sebagian untuk menawarkan model sosiologis kewarganegaraan yang monolitik dan terpadu di Marshall dan sebagian menawarkan model sosiologis kewarganegaraan di sepanjang dua sumbu, yaitu definisi publik dan swasta tentang aktivitas moral dalam hal penciptaan, tentang ruang publik dari aktivitas politik, dan bentuk kewarganegaraan aktif dan pasif dalam apakah warga negara dikonseptualisasikan hanya sebagai bagian dari otoritas absolut atau sebagai agen politik aktif. (Ay/BERNAS)
*) Biodata Penulis :
Nama : Indah Sari Rahmaini
Profesi : Dosen Sosiologi Universitas Andalas
E-mail : indah.rahmaini96@gmail.com
