SIDRAP BaritaNasional.ID, Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sidrap, kembali menarik minat daerah lain untuk dijadikan acuan. Terbaru, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Pangkep berkunjung di daerah berjuluk Bumi Nene Mallomo Sidrap.
Tim terdiri diterima Sekretaris Bapelitbangda Sidrap, Haris Alimin, Kabid Ekonomi, SDA dan Sosbud Bapelitbangda Sidrap, Imran dan Kabid Penangan Fakir Miskin dan Rehabilitasi Sosial Dinsosdukcapil Sidrap, Hidayatullah Abbas. Penerimaan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bapelitbangda Sidrap.
Sekretaris Balitbangda Pangkep, Ihwanuddin selaku Ketua tim mengatakan, tujuan kunjungan tersebut untuk menggali informasi terkait kiat-kiat Kabupaten Sidrap dalam penanggulangan kemiskinan. Ihwanuddin berharap Kabupaten Pangkep bisa menerapkan kiat-kiat tersebut.
“Sidrap terbukti berhasil dalam penanggulangan kemiskinan. Pengalaman dan informasi terkait keberhasilan itu yang akan Kami gali,”ujar Ihwanuddin.
Sekretaris Bapelitbangda Sidrap, Haris Alimin merasa sangat senang dan bangga Sidrap menjadi daerah tujuan Balitbangda Pangkep.
Dikatakan Haris, berdasarkan data BPS sejak tahun 2012 Sidrap menjadi daerah ke-2 setelah Makassar dengan presentasi kemiskinan paling sedikit di Sulawesi Selatan.
“Sejak tahun yang sama terjadi konsistensi penurunan angka kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi, Sidrap berada di posisi ke-4 setelah Makassar, Mamuju Utara dan Manado pada tahun 2017,”ungkap Haris.
Sementara Kabid Ekonomi, SDA dan Sosbud Bapelitbangda Sidrap, Imran dalam eksposenya menguraikan, dalam hal penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Sidrap merencanakan program yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat miskin itu sendiri.
“Dengan demikian indikator rumah tangga miskin sebagaimanan di maksud BPS secara perlahan dapat diatasi,”terang Imran.
Sejalan dengan itu, lanjut Imran, Pemkab Sidrap selama beberapa tahun terakhir telah membuat banyak program pro poor, misalnya penyediaan akses air bersih, jamban keluarga, bedah rumah, pembebasan harga tebus raskin dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Dalam pelaksanaannya, Pemkab Sidrap melalui TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) mensinergikan seluruh sumber dana yang memungkinkan bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga melalui program CSR,” terang Imran.
Selain itu, Imran juga mengungkapkan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan komitmen Kepala Daerah dan TKPKD serta dukungan DPRD dalam hal anggaran dan kebijakan serta penerapan satu data kemiskinan, urai Imran.
(Risal Bakri).
