Beritanasional.Id, Kota Jantho– Kabupaten Aceh Besar mulai diterpa prahara, berbagai persoalan mulai bermunculan. Dugaan perselisihan antara Bupati dan Wakil Bupati bukan rahasia lagi, Dugaan penyelewengan anggaran pun sudah tercium pihak berwenang, lalu bagaimana keberlangsungan Kabupaten ini kedepan, apakah akan hancur runyam atau pihak yang bersengketa segera berdamai dan kembali pada jalur yang benar ?
Menyikapi sejumlah pemberitaan media masa akhir-akhir ini, kondisi politik di Kabupaten Aceh Besar mulai tegang. Pucuk pimpinan dikabarkan sedang tidak sepandangan. Berbagai ungkapan kekecewaan kerab dilontarkan di muka publik. Namun, seakan semua itu tidak ada upaya untuk kembali mesra.
“Kalau bersabar sudah cukup bersabar, ternyata memang kita ditipu, kita sudah memprediksi hal itu, tapi supaya jelas siapa pelakukan, al hasil hari ini sudah jelas,” kata Wakil Bupati Aceh Besar, Tgk H Husaini A Wahab, saat memberi sambutan penutupan Musabaqah Qiraatil Kutub di Lambaro, Jumat pagi (18/10/19).
Isu keretakan Pemimpinan Pemerintah Aceh Besar tersebut bukan hal yang baru bagi masyarakat Aceh Besar bahkan Aceh. Sebelumnya, tepatnya pada konferensi Pers terkait imbauan menghentikan aktivitas penerbangan di Bandara SIM pada hari Raya Idul Firti dan Idul Adha, yang digelar awal Juni lalu. Bupati Mawardi Ali, mengakuinya bahwa apa yang diberitakan media masa selama ini benar adanya.
“Keretakan yang terjadi dipucuk pimpinan biasa terjadi, karena manuver politik masing masing,” jawab Mawardi Ali, ketika ditanya wartawan.
Tak cuma hal tersebut, kini Kabupaten Aceh Besar juga sedang dihantam oleh sebuah kasus yang berpotensi sanksi hukum terhadap penggunaan sejumlah anggaran yang diduga menyalahi aturan. Dua pos anggaran yang diduga digunakan untuk biaya publikasi tersebut disebut-sebut mencapai hampir Rp 1 Milyar dan penggunaannya tidak seauai aturan.
Wakil Bupati Aceh Besar, Tgk H Husaini A Wahab, saat menjawab pertanyaan wartawan pada kegiatan Penutupan MQK tahun 2019 Jumat pagi, mengaku tidak mengetahui persis persoalan itu (dugaan potensi korupsi) yang diduga telah terjadi dan kini sudah ditangani oleh pihak kepolisian setempat.
“Saya tidak tahu persis persoalan itu, tapi apapun halnya, itulah sebuah petaka yang menimpa, jika lebih besar kebutuhan dibandingkan kemampuan. Seharusnya jika kita cukup dengan sepotong ikan kenapa harus kita makan seluruhnya,” Jawab Waled Husaini, dengan bahasa kiasannya saat disinggung soal dugaan penyelewengan anggaran Publikasi di salah satu Bagian di Sekretariat Pemkab Aceh Besar itu, sebagaimana yang diberitakan oleh media masa produksi Aceh awal pekan lalu.
Meski demikian, Aceh Besar saat ini senantiasa memperoleh prestasi gemilang di berbagai ajang, baik dalam soal perlombaan, kesempatan, bahkan sejumlah rencana pembangunan besar sedang dan akan ditempatkan di Aceh Besar, salah satunya adalah IPDN. Pun demikian, suasana yang terkesan bak sebuah rumah tangga yang terus melahirkan anak-anaknya meski dibalut oleh prahara, tentu saja bukan sebuah kriteria yang lazim yang pernah ada di Kabupaten Aceh Besar. Mengingat luas wilayah Aceh Besar yang begitu lebar dengan ketersediaan anggaran yang terbaras, akan menjadi persoalan besar untuk mewujudkan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati periode (2017-2022), bila permasalahan interen masih menjadi fokus kegiatan hari-hari pelaku pemerintahan.
Seharusnya, kedua pejabat tinggi Kabupaten Aceh Besar itu dapat kembali harmonis dan memberikan kesejukan kepada rakyat. Demikian halnya dengan pendukungnya untuk tidak saling menyalahkan satu sama lain. Karena sumbangan suara rakyat berkaitan erat dengan timseasdilapangan. Jangan jadikan alasan kisruh untuk “membuang badan” dari gagalan sejumlah janji politik yang sudah ditawarkan pada masa kampanye dulu.
Kini, perjalanan kepemimpinan sijoli Ulama dan Umara itu hanya tersisa dua tahun lagi. Sejumlah janji yang pernah dilontarkan pada masa kampanye masih perlu dievaluasi sudah sejauh mana terealisasi. Masih banyak suara jeritan di berbagai belahan Wilayah Kabupaten penyangga Provinsi Aceh ini, seperti di Pulo Aceh, Lhong, Lamteuba bahkan di kecamatan Pusat Ibukota Kabupaten sendiri, Kota Jantho.
Seharusnya, kisruh pucuk pimpinan itu tidak dijadikan konsumsi publik, sebab akan berefek buruk terhadap kekompakan masyarakat yang seharusnya terus bersatu untuk menyokong energi dalam membangun Aceh Besar kearah yang lebih baik sebagaimana yang dijanjikan saat upaya meraup suara rakyat dimasa mengejar kursi orang nomor satu dan nomor dua itu.
Disisi lain, diam seribu bahasa juga terlihat dari para tokoh Aceh Besar, seharusnya mereka menjadi fasilisator bagi kedua pucuk pimpinan ini. Nyatanya hingga saat ini belum ada yang nampak batang hidungnya untuk terjun menyirami bara api yang sedang membara itu. Bila hal ini masih terus dibiarkan dan keretakan dipertontonkan, mungkin ungkapam Wakil Bupati yang sempat dilontarkan melalui media masa awal Juni lalu yaitu (Aceh Besar akan hancur) tidak mustahil menjadi nyata.
Masa kepemimpinan Bupati H.Ir Mawardi Ali – Tgk H Husaini A Wahab hanya tersisa dua tahun lagi, masih banyak janji yang belum terpenuhi, berbagai agenda besar harus dilayani, ekonomi masyarakat belum begitu mumpuni, pantaskah periode ini diakhiri dengan sejumlah kegagalan realisasi janji dengan dalih keretakan abadi ? (Alan)
