BeritaNasional.ID,
BANYUWANGI – Fenomena tidak maksimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selama ini ditangkap dan direspons positif Komisi A DPRD Jatim. Mengingat BUMDes seharusnya menjadi wadah untuk masyarakat desa berkreasi dalam menggairahkan perekonomiannya. Menyikapi fakta itu lah, salah satu anggota Komisi A DPRD Jatim, KH. Fauzan, SPd. MM, menilai pemerintah harus mengupayakan program pemberdayaan BUMDes, agar nantinya benar-benar bisa dikelola dan berkembang dengan baik.
“Biro Pemberdayaan Masyarakat Desa harus turun ke desa untuk melihat secara langsung apa yang menjadi kendala tidak berjalannya dengan baik keberadaan BUMDes. Padahal semestinya BUMDes harus bisa menjadi wadah inovasi untuk menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat desa. Terlebih potensi desa sangat banyak untuk bisa digerakkan agar mampu mensejahterakan masyarakat desa,” ungkap politisi dari Fraksi PPP ini, Rabu (22/11/17).
Dikatakan Fauzan dalam kesempatan satu agenda bertemu dengan media ini di Banyuwangi, selain pentingnya pemberdayaan BUMDes, advokasi desa juga sangat penting mengingat semakin maraknya persoalan yang ada. Seperti kepala desa yang terkait dengan pelanggaran dan penyimpangan anggaran desa. untuk itu, harus ada advokasi desa. Selain untuk memberikan advokasi kepala desa yang mengalami permasalahan, juga untuk membantu pemberdayaan masyarakat desa dan perangkat desa dalam mengelola keuangan, sehingga tidak sampai tersandung permasalahan.
“Komisi A akan membentuk Forum Peduli Desa Jatim yang diinisiasi Komisi A. Tujuannya untuk mengevaluasi persoalan yang rentan dengan ranah hukum di pemerintahan desa,” ungkapnya.
Selain itu, tambah Fauzan yang juga wakil ketua Fraksi PPP ini, penanganan sektor pertanian juga sangat penting dikarenakan masih mengalami banyak persoalan seperti adanya kelangkaan pupuk dan irigasi yang tidak maksimal. Diperlukan sinkronisasi, koordinasi, sinergi, koneksitas antar instansi pemerintah dalam rangka mendukung perbaikan sektor pertanian.
“Banyak yang harus disinergikan dalam mewujudkan program kedaulatan pangan di Jatim,” tandas politisi asal Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi ini. (MH.Said)
Caption : KH. Fauzan, anggota Komisi A DPRD Propinsi Jatim
