DPRD Prov SulbarHeadlineSulawesi Barat

Bertarung Nyawa, Warga Tapua Gunakan Rakit, Irfan Pahri Desak Pemerintah Prioritaskan Bangun Jembatan

BeritaNasional.ID POLMAN SULBAR–Jembatan penghubung di Desa Tapua, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, hanyut diterjang banjir bandang pada 22 Mei 2025 lalu.

Sudah Tujuh bulan  berlalu, namun hingga kini warga setempat masih harus mengandalkan rakit bambu sebagai sarana penyeberangan sementara.

Anak sekolah warga Tapua saat kesekolah menggunakan rakit bambu di bantu oleh Babinsa . (foto zik/Un)

Rakit tersebut merupakan hasil gotong royong antara anggota Kodim 1402/Polman dan warga beberapa hari setelah jembatan utama itu putus.

Meski bisa membantu aktivitas harian, kondisi rakit dinilai masih jauh dari kata aman, terutama bagi anak-anak sekolah yang harus melintas setiap hari.

Irfan Pahri: “Jembatan Tapua Harus Masuk Prioritas, Demi Keselamatan Anak-Anak”

Anggota DPRD Sulbar, Irfan Pahri, angkat bicara terkait kondisi tersebut.

Ia menilai jembatan Tapua harus segera mendapatkan penanganan karena menjadi akses vital bagi aktivitas pendidikan dan ekonomi warga.

“Kami sangat berharap jembatan di Desa Tapua bisa masuk dalam rencana pembangunan 300 ribu jembatan yang dicanangkan pemerintah pusat. Ini sesuai janji Presiden.

Keselamatan anak-anak sekolah dan masyarakat di Tapua harus menjadi prioritas,” ujar Irfan Pahri.

Irfan menambahkan bahwa penantian warga sudah cukup panjang, dan infrastruktur dasar seperti jembatan tidak boleh dibiarkan terlalu lama dalam kondisi darurat.

“Rakit bambu itu hanya solusi sementara. Pemerintah daerah dan pusat harus bergerak cepat. Jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan,” tegasnya.

Warga Tapua berharap jembatan dapat segera dibangun kembali mengingat rakit bambu mulai sering mengalami kerusakan karena arus sungai yang kuat. Aktivitas anak sekolah, pengangkutan hasil kebun, hingga mobilitas kebutuhan pokok harian kini serba terhambat.

Pemerintah desa dan masyarakat setempat mengaku siap mendukung penuh proses pembangunan bila telah masuk dalam agenda resmi pemerintah provinsi maupun pusat.

 

Lihat Selengkapnya

Related Articles

Back to top button