IPW: Iwan Bule Jadi Fj Gubernur Jabar,Polisi Makin Arogan Dan Tidak Profesional
BeritaNasional.ID Jakarta – Dilantiknya Komjen Pol M. Iriawan (Iwan Bule) menjadi Pj. Gubernur Jawa Barat bisa berdampak pada kekalahan total sejumlah purnawirawan Polri yang ikut Pilgub di sejumlah daerah.
Hal itu disampaikan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S. Pane dalam keterangan resmi, Kamis (21/6/2018).
Neta mengatakan, dari penelusuran IPW di sejumlah daerah dimana Pati Polri ikut Pilgub, muncul kesan kekecewaan terhadap kepolisian yang dinilai sangat arogan mengambil jatah birokrat sipil Depdagri. IPW, memotret kekhawatiran sebagian masyarakat akan netralitas Polri, terutama di daerah yang diikuti pasangan calon dari kepolisian.
“Berbagai kelompok masyarakat yang ditemui menegaskan, Polri makin arogan dan tidak profesional,” kata Neta S. Pane.
Kelompok kelompok masyarakat yang ditemui tersebut bahkan mengaku tidak akan memilih pasangan Cagub dari kepolisian. Jika hal ini terjadi, kata Neta, dikhawatirkan akan berdampak negatif pada sejumlah Pati Polri yang ikut Pilgub 2018.
“Mereka sudah bekerja keras berbulan bulan tapi hasilnya sia-sia karena kalah akibat adanya aksi “pemaksaan” Pati polri menjadi Pj. Gubernur Jabar,” katanya.
Seharusnya, Neta melanjutkan, dalam proses Pilkada, Polri jangan mau ditarik-tarik elit tertentu ke wilayah yang tidak jelas, apalagi sampai melanggar UU Polri. Keterlibatan purnawirawan pati Polri dalam Pilkada 2018 sebenarnya bisa dijadikan momentum untuk mengukur kepercayaan publik terhadap Polri.
“Tapi akibat ada kasus Pj. Gubernur Jabar ini, semua polisi yang ikut Pilgub bakal keok dalam pertarungan,” ujar Neta.
Neta memandang, sebagai institusi penegak hukum, Polri harusnya konsisten menegaskan bahwa penunjukan patinya sebagai Pj. Gubernur adalah tindakan yang melanggar Undang-undang Kepolisian dan ini tidak bisa dibiarkan.
“Bagaimana Polri bisa dipercaya jika elitnya membiarkan institusinya melanggar undang undangnya sendiri,” tukas Neta.
“Publik memang tidak berdaya menghadapi pemaksaan Pati Polri menjadi plt Gubernur Jabar. Tapi publik sepertinya akan melakukan perlawanan, dengan cara tidak akan memilih pasangan polisi dalam Pilgub 2018,” Neta menambahkan.
Akibat lainnya, lanjut Neta, publik menilai Polri semakin tidak profesional, netralitasnya diragukan dan Polri sudah ikut-ikutan main politik-politikan. Dan, situasi ini menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan Pilkada 2018.
“Bagaimana pun manuver yang melibatkan Polri dalam kasus Pj. Gubernur Jabar akan membuat berbagai pihak merasa kesal dan bukan mustahil mereka bermanuver untuk mempermalukan kepolisian,” tutup Neta. (dki1/bn.id)
