Beritanasional.id-Makassar — Kepala Divisi Administrasi Abdul Rahman mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan buka kegiatan konsultasi teknis pemasyarakatan pedoman program pembinaan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan tahun anggaran 2019 di Ballroom Khayangan Hotel Continent Rabu (27/3/2019) siang.
Acara pembukaan ini diikuti juga oleh para Kepala Divisi serta Pejabat Struktural Kantor Wilayah dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-kota Makassar.
“Konsultasi teknis pemasyarakatan bidang pembinaan, bimbingan dan teknologi informasi yang dilaksanakan ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM petugas pada UPT pemasyarakatan” ujar kadivmin membuka kegiatan.
Abdul Rahman berharap dengan diadakannya kegiatan konsultasi teknis pemasyarakatan ini, para assesor mampu meningkatkan efektivitas pelayanan dalam mengassessment Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) demi kelancaran proses pembinaan.
Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 (tiga) hari sampai Jumat 29 Maret 2019 dan diikuti oleh 28 (dua puluh delapan) peserta yang terdiri dari perwakilan seluruh UPT Pemasyarakatan di Sulsel.
“Pelaksanaan pembinaan narapidana dan pembimbingan klien pemasyarakatan harus berdasarkan hasil dari assesment, baik assesment tingkat risiko dan kebutuhan” tambah Abdul Rahman
Assesment risiko bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasyarakatan, sedangkan assesment kebutuhan bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemasyarakatan. (*)
* Humas
