BeritaNasional.id, PADANG – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menggelar rapat strategis terkait peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 serta koordinasi Program Prioritas Presiden di Sumatera Barat, Jumat (8/8/2025).
Forum ini membahas sejumlah tantangan kebebasan pers di Sumbar, seperti keterbatasan akses informasi publik, sengketa pemberitaan, perlindungan hukum jurnalis, hingga maraknya media tidak terverifikasi Dewan Pers. Rapat juga diarahkan untuk memastikan Program Prioritas Presiden tersosialisasi secara luas, merata, dan efektif kepada masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, melalui sambutan yang dibacakan Kabid Media Massa Kemenko Polkam, Muhamad Burhan, menegaskan bahwa kebebasan pers adalah pilar utama demokrasi.
“Indeks Kemerdekaan Pers bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan kualitas demokrasi kita. Tantangan yang ada harus diselesaikan dengan kolaborasi, agar informasi yang sampai ke publik akurat, berimbang, dan sesuai kode etik,” tegasnya.
Sekda Sumbar Arry Yuswandi menambahkan bahwa Pemprov Sumbar berkomitmen mendukung kebebasan pers sekaligus memastikan program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan dapat dijalankan secara transparan.
“Kebebasan pers adalah nafas demokrasi. Di Ranah Minang, kami siap mendukung penguatan kapasitas jurnalis dan penertiban media yang tidak terverifikasi,” ujar Arry.
Para narasumber menekankan pentingnya verifikasi media resmi, peningkatan profesionalisme jurnalis, serta penguatan independensi pers dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis.
Dalam sesi diskusi, peserta mengusulkan perlunya ruang dialog rutin antar-stakeholder serta peningkatan pemahaman aparat terkait regulasi pers.
Rapat ini dihadiri Sekda Sumbar Arry Yuswandi, Kepala Bappeda Medi Iswandi, Kadis Kominfotik Siti Aisyah, Ketua KPID Sumbar Robert Cenedy, serta perwakilan Polda Sumbar, Lantamal II, Lanud Sutan Sjahrir, Kejati Sumbar, Bakesbangpol, hingga insan pers nasional dan lokal.
Dengan penguatan sinergi ini, kebebasan pers di Sumatera Barat diharapkan semakin kredibel, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi stabilitas demokrasi serta keamanan nasional.
