BeritaNasional.ID, GORONTALO – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem dan Penjabat Gubernur Gorontalo telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 pada rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di aula rumah jabatan gubernur, Selasa (24/10/2023).
“Untuk Provinsi Gorontalo NPHD yang ditandatangani dengan KPU nilainya sebesar Rp90,5 miliar. Sebelumnya kami juga sudah menandatangani NPHD dengan Bawaslu,” ungkap Ismail.
Ismail juga mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri dalam surat edarannya mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menyiapkan dana Pilkada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rinciannya, 40 persen dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2023 dan 60 persen pada APBD 2024.
“Dalam rangka mensukseskan pemilukada berdasarkan surat edaran dari Kemendagri, disana menyebutkan agar pemerintah daerah menindaklanjuti edaran itu dan meminta kepala daerah menyediakan anggaran pilkada dalam APBD, 40 persen APBD perubahan 2023 dan sisanya di APBD induk 2024,” jelas Ismail.
Terkait hal itu, Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik Kementerian Ketenagakerjaan ini meminta seluruh pihak untuk mensukseskan agenda Pemilu dan Pemilukada di Provinsi Gorontalo.
“Salah satu program prioritas saya sebagai penjabat gubernur adalah mensukseskan Pemilu dan Pilkada 2024. Saya berharap kedua agenda itu berjalan lancar, aman, dan sukses,” imbuhnya.
Hadir pada kegiatan itu unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo, Wali Kota Gorontalo Marten Taha, serta pejabat yang mewakili para bupati. Hadir pula Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem, Ketua Bawaslu Idris Usuli, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.(*)
