BeritaNasional.ID, SINJAI SULSEL – Kinerja di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) dalam 10 tahun terakhir ini telah memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas.
Hal ini tidak terlepas dari proses penyusunan PUU dengan mekanisme yang makin tertib, terarah, dan terukur, meskipun masih tetap perlu diupayakan penyusunan PUU dengan proses yang lebih cepat dengan tidak mengurangi kualitas PUU yang dihasilkan.
Realisasi yang sama di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai pada tahun 2023 ini akan mengajukan 5 rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Kepala Bagian Hukum Setdakab Sinjai Andi Adis Dharmaningsih Asapa mengatakan bahwa dari 5 ranperda tersebut, 3 diantaranya adalah merupakan ranperda inisiatif dari DPRD Sinjai. Senin (3/7/2023)
“Untuk tahun 2023 kita memasukkan beberapa propemperda. Ada lima yaitu tiga ranperda inisiatif dari DPRD dan dua ranperda dari Pemkab Sinjai” terangnya
Raperda yang diusulkan oleh DPRD Sinjai yaitu ranperda penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah, ranperda tanggung jawab sosial badan usaha, dan ranperda penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
Dan dua usulan dari Pemkab Sinjai adalah ranperda kawasan tanpa rokok dan penetapan nama kecamatan, kelurahan/desa di kabupaten Sinjai.
Khusus Ranperda Kawasan tanpa rokok yang diusulkan Dinas Kesehatan, didalamnya mencakup beberapa hal penting. Misalnya, setiap OPD diharuskan menyiapkan area khusus untuk merokok.
Sementara untuk ranperda penetapan nama kecamatan, kelurahan/desa di Sinjai yang diusulkan oleh Bagian Pemerintahan Setdakab. Ranperda ini diajukan sebab selama ini belum ada aturan yang mengatur terkait hal tersebut.
Andi Adis menambahkan tahapan kelima ranperda ini sudah dibahas di Propemperda DPRD, setelah itu ada masukan dari Propemperda untuk dilakukan perbaikan dan kemudian dilakukan pengharmonisasian di Kantor Wilayah Hukum dan HAM RI.
