BeritaNasional.ID, Jakarta—Beban politik Presiden Joko Widodo (JOKOWI) pada periode keduanya nanti dinilai lebih ringan ketimbang periode pertama. Dengan kondisi itu, Jokowi diharapakan berani mengisi kabinetnya dengan orang-orang profesional non-parpol.
“Beban politik Jokowi lebih ringan karena tak lagi punya keperluan politik maju di Pilpres 2024,” kata Direktur Eskekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan kepada wartawan, Sabtu (6/7/2019).
Pada periode pertama (2014-2019), Jokowi dinilainya punya dua beban politik utama. Pertama, kepentingan supaya bisa dicalonkan kembali di Pilpres 2019. Kedua, memperolah dukungan politik dari DPR agar agenda pemerintahannya lancar. Kini jelang periode kedua (2019-2024), beban politik pertama sudah tak ada, tinggal tersisa beban nomor dua.
“Dalam menentukan komposisi kabinet, Presiden harus lebih independen sekarang,” kata Djayadi.
Bahkan pada awal periode pertama, Jokowi sudah berani menempatkan lebih banyak kalangan profesional non-parpol di berbagai posisi menteri. Pada pengumuman nama-nama menteri 26 Oktober 2014 lampau, 20 orang menteri berasal dari kalangan profesional dan 14 menteri dari parpol. Sikap ini perlu dipertahankan.
“Saya rasa perlu minimal 50% kementerian diisi oleh orang dari non-parpol, yakni kementerian yang terkait langsung dengan agenda presiden, seperti Kementerian Keuangan harus dibebaskan dari beban politik. Kementerian terkait infrastruktur perlu orang profesional karena itu adalah eksekutor. Kalau mereka berasal dari parpol, bisa jadi parpol yang lain malah cemburu,” tutur Djayadi.
Tak bisa dimungkiri, kepentingan parpol memang perlu diakomodasi. 40% Kursi menteri bisa diisi parpol. 10% Kursi parpol bisa diisi oleh kalangan minoritas, representasi Indonesia Timur, serta organisasi kemasyarakatan utama di Indonesia.
Bagaimana cara agar para parpol tidak sakit hati? Jokowi dinilai perlu menjelaskan secara objektif bahwa dia harus menuntaskan kerjanya di periode kedua. Kalangan profesional yang dikenal mumpuni mengeksekusi program harus diberi tempat.
Meski begitu, dukungan parpol tidak bisa diabaikan. Soalnya, bila mereka ‘ngambek’, bisa-bisa program Jokowi-Ma’ruf terjegal di DPR. Akomodasi politik perlu tetap ada.
“Selain kriteria objektif teknokratis yang terkait profesionalitas, tidak bisa dihindari pembentukan kabinet adalah persoalan politik,” kata Djayadi.
Selain pertimbangan profesionalisme dan pertimbangan politik, penentuan menteri juga harus mempertimbangkan politik warga. Warga kini berpolitik bukan melalui parpol, tapi melalui akses media sosial. Sosok pejabat yang buruk bisa dikoreksi habis-habisan di internet.
“Ada pula kriteria pendapat publik. Menteri yang diangkat presiden tapi yang dapat penolakan luas dari publik juga akan sulit bekerja. Seorang menteri yang terus-menerus dibully akan sedikit banyak menemui kesulitan dalam bekerja,” katanya.(***)
