Petahana Jokowi Maupun Prabowo Tidak Punya Konsep Yang Jelas

BeritaNasional.ID,
BANYUWANGI – Debat Pertama di Pilpres 2019 sangat normatif tidak menyentuh hahal esensial dalam bidang pembenahan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Dari debat ini terlihat, baik Jokowi sebagai petahana maupun Prabowo sebagai penantang tidak punya konsep yang jelas, terutama dalam penegakan supremasi hukum.

Begitu catatan Indonesia Police Watch (IPW) terhadap Debat Pertama di Pilpres 2019, sebagaimana siaran pers yang dikirim ke media ini, Jumat (18/1/19) siang.

Menurut Neta S Pane selaku ketua presidium IPW, persoalan utama dalam penegakan supremasi hukum di negeri ini ada empat. Pertama, buruknya moralitas aparatur akibat tidak jelasnya reward and phunisment, sehingga sikap konsistensi aparatur lenyap, sikap diskriminasi berkembang pesat, tolok ukurnya selalu uang, mafia hukum tidak terkendali, lembaga pengawas tidak berfungsi, dan hukuman bagi aparatur yang brengsek tidak maksimal yang terjadi justru saling melindungi.

“Artinya, perlu keberanian dari rezim yang berkuasa untuk memberikan sanksi berat bagi aparatur penegak hukum karena mempermainkan penegakan supremasi hukum. Diantaranya menjatuhkan hukuman mati bagi aparatur yang mempermainkan hukum,” sergahnya.

Yang kedua, lanjut Neta S Pane, gaji dan tunjangan harus menjadi perhatian serius pemerintah yang berkuasa, sehingga kesejahteraan aparatur negara, khususnya aparatur penegak hukum terjaga. Ketiga, fasilitas dan dana operasional aparatur sesuai dengan tuntutan kerja, agar aparatur penegak hukum tidak menegakkan hukum dengan melakukan pelanggaran hukum.

“Yang keempat, rezim penguasa harus mendorong agar aparatur penegak hukum mampu membangun budaya kesadaran hukum di lingkungan kerjanya maupun dalam kehidupan masyarakat berbangsa. Jadi keempat hal itu perlu dilakukan simultan dan terukur agar membuahkan hasil maksimal,” tegas Pane.

Menurut Pane, membangun penegakan supremasi hukum tidak bisa hanya dengan retorika, apalagi dengan retorika yang tidak jelas, tidak fokus, dan tidak terarah seperti yang ditampilkan Jokowi dan Prabowo pada Debat Pertama. “Penegakan supremasi hukum memang harus bertahap, tapi harus ada progres yang terarah menuju perbaikan dan bukan sekadar retorika, apalagi pencitraan,” lontarnya.

IPW berharap dalam debat selanjutnya, Jokowi dan Prabowo harus berani mengatakan, “Saya minta KPU mencatat janji janji saya, jika saya terpilih sebagai presiden dan saya tidak menepati janji-janji kampanye dan janji di debat ini, KPU bisa menggugat saya atau melakukan mosi tak percaya pada saya”. Dengan begitu Debat Pilpres dan kampanye para capres tidak sekedar menembak awan, tapi ada tanggung jawab moral yang terukur bagi calon terpilih untuk mewujudkan janjinya dan KPU sebagai penyelenggara pilpres ada tanggung jawab moral pada pilpres yang diselenggarakannya.

“Jika pun capres terpilih tidak mewujudkan janji kampanyenya, ada penjelasan mengenai kendalanya. Sehingga rakyat yang sudah mencatat janji kampanye capres tersebut tidak merasa dibohongi. Terutama dalam hal penegakan hukum dimana Polri adalah garda terdepannya, para capres harus paham bahwa penegakan hukum adalah payung sebuah bangsa agar keteraturan sosialdan rasa keadilan publik terpelihara,” tandas Neta S Pane. (red)
Caption : Neta S Pane, Ketua Presidium IPW