BeritaNasional.ID, Jakarta—Badan Pengurus Harian (BPH) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Makassar mengeluarkan surat keputusan hasil rapat pleno terkait dilepaskannya PMII Komisariat UIN Alauddin Makassar.
Diketahui Komisariat PMII UIN Alauddin Makassar dilepaskan dari bagian PMII Makassar dengan alasan UIN Alauddin Makassar masuk dalam wilayah Gowa, polemik inipun sudah sampai ditelinga Pengurus Besar (PB) PMII.
Sekretaris Jenderal PB PMII Sabolah mengakui baru mendengar masalah ini saat ditemui oleh Dewan Pembina Komisariat UIN Taqdir Khair, Rabu 24 Juli 2019 di Jakarta.
“Saya pribadi selaku Sekjend baru mendengar masalah yang dihadapi oleh sahabat PMII UIN Alauddin Makassar,” ujar Sabolah waktu ditemui di salah satu MacDonald Sarina Jakarta Pusat Rabu malam.
Tambahnya “secepatnya PB PMIIÂ akan agendakan pembicaraan khusus bersama pengurus lainnya terkait PMII UIN Alauddin Makassar,” tegasnya.
Menurut Sabolah selaku Sekjend PB PMII, masalah ini sama dengan masalah komisariat PMII UIN Bandung, ia menjelaskan kalau UIN Bandung juga ada dua komisariat, dari komisariat PMII Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, tapi semuanya aktif.
Takdir Khair selaku Dewan Pembina Komisariat UIN Alauddin Makassar berharap kalau pertemuannya bersama sekjend PB PMII adalah jalan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di cabang Makassar khususnya di UIN Alauddin Makassar.
“Semoga masalah PMII UIN Alauddin Makassar ada solusinya setelah internal PB PMII adakan pembicaraan, karena basis kaderisasi di cabang Makassar, itu ada di PMII UIN Alauddin Makassar,” tegas Takdir Khair. ( Rz )
