BeritaNasional.ID,
BANYUWANGI – “Pembangunan desa menjadi prioritas pemerintahan saat ini. Dengan membangun desa, maka kita membangun Indonesia,” ujar Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan. Keseriusan pemerintah, khususnya Kabupaten untuk membuat desa berdaya adalah kewajiban dalam implementasi program nawacita.
Bahkan keberhasilan penerapan program Dana Desa (DD) menjadi program rujukan yang akan digunakan oleh IMF untuk program negara ekonomi ketiga.
Selain banyaknya DD yang digelontorkan pemerintah, Kementrian Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal dengan berbagai inovasinya rupanya harus bekerja serius dalam mengawal pelaksanaan program tersebut, sehingga terbentuklah Satuan Tugas Dana Desa (DD). Lembaga yang dimotori oleh Bibit Samad Rijanto ini, menjadi lembaga pengawasan untuk penggunaan dan penyelenggaraan DD.
Dalam kesempatan ngopi bareng kawan kawan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Banyuwangi bersama Satgas DD, sempat membahas soal regulasi dan penerapan kebijakan yang masih perlu untuk disempurnakan dalam pelaksanaan Undang Undang Desa no 6 th 2014. Diantaranya adalah pendampingan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada pemerintah desa dalam hal sinergitas kepentingan desa.
Disampaikan oleh Koordinator Satgas Dana Desa , Budi Harsoyo dalam gesah (diskusi, red) soal anggaran BPD. Jika Banyuwangi sudah memiliki standart upah minimum kabupaten, seharusnya wajib menggunakannya sebagai dasar hukum untuk menaikkan tunjangan BPD.
“Dalam Perbup BPD bisa diatur Tunjangan BPD menyesuaikan Perbup UMK. Namun jika Perbup BPD belum ada atau tidak mengaturnya, boleh langsung ditetapkan dalam Perdes APBDes selama tersepakati dalam pembahasannya. Gak apa-apa itu,” ujar Budi Harsoyo.
Sesuai data yang ada, anggaran tunjangan BPD selama ini di Kabupaten Banyuwangi untuk BPD, mulai dari 150 Ribu, sampai 600 Ribu.
Menanggapi hal ini Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi berharap wajib ada langkah konkrit dari Pemerintah Kabupaten dalam memberikan perhatiannya.
“Peran BPD saat ini sebagai mitra strategis dalam kerja pembangunan desa, harus lebih diapresiasi, dan untuk hal kesejahteraan saya rasa layak diperjuangkan, namun juga harus disertai kinerja yang konkrit juga. Bisa seimbang antara kinerja dan reward yang diterima,” ujar I Made Cahyana Negara, SE, Ketua DPRD Banyuwangi, Sabtu (24/11/18). (red)
Caption : I Made Cahyana Negara SE, Ketua DPRD Banyuwangi
