Sidang DPRD Kota Probolinggo Memanas! Polemik Swalayan di Jalan Cokroaminoto Kembali Meledak, Wali Kota Angkat Bicara
Berita Nasional.ID, PROBOLINGGO JATIM – Suasana Sidang Paripurna DPRD Kota Probolinggo mendadak memanas setelah polemik keberadaan swalayan di Jalan Cokroaminoto kembali mencuat. Perdebatan dipicu oleh interupsi anggota Fraksi Golkar, Amir Mahmud, yang mempertanyakan tindak lanjut rekomendasi pimpinan DPRD terkait operasional swalayan tersebut.
Dalam forum resmi yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo, Amir menilai rekomendasi yang sebelumnya dikeluarkan DPRD belum memberikan kejelasan. Ia mempertanyakan mengapa swalayan yang sempat menjadi sorotan itu masih tetap beroperasi, sehingga memunculkan tanda tanya mengenai pelaksanaan rekomendasi dewan.
Perdebatan itu membuat jalannya sidang berlangsung lebih dinamis. Sejumlah anggota dewan turut memberikan perhatian terhadap persoalan yang hingga kini belum menemukan penyelesaian.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan swalayan tersebut mulai beroperasi.
“Saya tidak tahu kapan dibukanya swalayan itu,” ujarnya saat menghadiri sidang paripurna.
Meski demikian, Aminuddin memastikan pemerintah daerah akan menindaklanjuti persoalan tersebut bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Nanti kita akan tindak lanjuti dengan eksekutif lainnya,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, menilai polemik tersebut perlu dibahas kembali melalui rapat dengar pendapat (RDP) gabungan. Menurutnya, terdapat perbedaan pandangan antara Komisi I dan Komisi III DPRD terkait persoalan swalayan tersebut.
“Selama ini antara Komisi I dan Komisi III berbeda pendapat. Ada apa kok berbeda pandangan, ini yang menjadi pertanyaan,” ujarnya.
Abdul Mujib menjelaskan, rekomendasi pimpinan DPRD sebelumnya mengarah pada penghentian sementara operasional swalayan. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan swalayan tersebut tetap beroperasi.
Karena itu, ia menegaskan perlunya RDP gabungan agar seluruh pihak dapat menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi atas polemik yang terus menjadi perhatian publik.
“Makanya masalah ini harus dilakukan RDP kembali,” pungkasnya.
