4 Tahun Diusulkan, Jembatan Antar Desa Akhirnya Ambruk,Warga Terisolasi, DPRD Desak Prioritas
BeeitaNasional.ID POLMAN SULBAR–Akses vital penghubung sejumlah desa di Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, akhirnya putus total setelah jembatan yang selama ini dikeluhkan warga ambruk akibat tergerus arus sungai.
Ironisnya, usulan pembangunan jembatan tersebut telah berulang kali masuk dalam Musrenbang hingga pokok pikiran (pokir) DPRD selama empat tahun terakhir, namun tak kunjung direalisasikan.
Anggota Komisi III DPRD Polman, Hj Lisda, saat turun langsung meninjau lokasi menyayangkan lambannya respon pemerintah daerah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
” Seharusnya jauh sebelumnya harus dibangun disaat Kata Efiensi belum lahir”
“Sudah empat tahun diusulkan, mulai dari Musrenbang kecamatan, kabupaten, sampai pokir. Tapi sampai sekarang tidak pernah masuk program pembangunan.Setelah ambruk total baru ada tindakan,” tegasnya.
Jembatan tersebut menjadi penghubung utama sejumlah desa seperti Dakka, Jambu Malea, Rappang, Bussu, dan Tuttula menuju pusat Kecamatan Mapilli.
Putusnya akses ini membuat aktivitas warga lumpuh, termasuk akses ke puskesmas, sekolah, pasar, hingga pusat pemerintahan kecamatan.
Tak hanya itu, akses jalan penghubung antara Taoango Barat dan Tapango juga dilaporkan terputus. Warga terpaksa memutar jauh melalui jalur sempit yang berisiko, memperparah kondisi mobilitas masyarakat.
Kunjungan lapangan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Polman, H. Amiruddin, bersama Kepala Dinas PU Polman, BPBD,Camat Tapango, serta para kepala desa setempat.
Dari hasil peninjauan, kerusakan jembatan dipicu tingginya intensitas curah hujan dan kondisi struktur yang memang sudah lama membutuhkan perbaikan.
Dinas PU Polman dijadwalkan segera menurunkan alat berat untuk membersihkan material runtuhan dan membangun jembatan darurat sebagai solusi sementara.
Sementara itu, pihak BPBD Polman akan berkoordinasi dengan BNPB guna pengajuan pembangunan bronjong di sisi kanan dan kiri sungai untuk mencegah abrasi lebih lanjut.
Hj Lisda juga menyoroti ketimpangan pembangunan di wilayah Polewali Mandar yang dinilai masih terlalu berfokus pada kawasan perkotaan.
Ia berharap pemerintah daerah mulai meratakan pembangunan hingga ke pelosok desa yang selama ini justru menghadapi kondisi infrastruktur paling mendesak.
“Pembangunan jangan hanya terpusat di kota. Di pelosok desa, kondisi infrastruktur justru lebih urgent dan sangat membutuhkan perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan jembatan permanen harus segera dijadikan prioritas utama pemerintah daerah, bukan sekadar penanganan darurat.
“Ini bukan sekadar infrastruktur biasa. Ini urat nadi masyarakat. Kalau akses ini lumpuh, maka pelayanan dasar ikut lumpuh,” pungkasnya.
