BeritaNasional.id, SITUBONDO — Tingginya rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di Kabupaten Situbondo menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pasalnya, angka NPL Situbondo mencapai 29,8 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan sejumlah kabupaten lain di kawasan Tapal Kuda.
Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember Aris Budiman. Pertemuan tersebut membahas kondisi sektor keuangan sekaligus upaya memperkuat iklim investasi di Kabupaten Situbondo.
Aris mengatakan, NPL merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan.
Menurut dia, jika dibandingkan dengan lima kabupaten lainnya, rasio NPL sebagian besar masih berada di bawah 10 persen.
“Situbondo 29 persen. Banyuwangi sekitar 4 persen, yang lainnya sekitar 5 persen. Jadi di bawah 10 persen,” ujar Aris.
Meski demikian, Aris menjelaskan tingginya NPL Situbondo tidak serta-merta menggambarkan kondisi seluruh pelaku usaha di daerah tersebut.
Berdasarkan pemetaan, tingginya angka NPL tersebut terutama dipengaruhi oleh beberapa debitur korporasi besar. Bahkan, pinjaman perusahaan tersebut dilakukan melalui kantor pusat di Jakarta.
“Ketika di-breakdown, itu hanya ada beberapa perusahaan besar. Pinjamannya bukan di Situbondo, tetapi di Jakarta,” katanya.
Bisa Pengaruhi Persepsi Investor
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengakui tingginya angka NPL tersebut menjadi persoalan yang perlu segera dijelaskan kepada calon investor.
Menurut Mas Rio, investor biasanya akan melihat berbagai indikator ekonomi dan keuangan sebelum menanamkan modal.
“Kalau saya jadi investor, mau investasi di Situbondo, pasti saya baca itu,” kata Rio.
Karena itu, pemerintah daerah bersama OJK berupaya memberikan pemahaman bahwa angka NPL 29,8 persen tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi seluruh sektor usaha di Situbondo.
“Ini bukan NPL secara keseluruhan, tetapi dipengaruhi beberapa debitur korporasi yang pinjamannya dari kantor pusat di Jakarta. Karena lokasinya ada di sini, maka tercatat di Situbondo,” jelas Rio.
Menurut dia, persoalan tersebut tetap harus diselesaikan agar tidak menjadi hambatan bagi upaya pemerintah daerah mendatangkan investor.
Dorong Ekosistem Keuangan di Pasir Putih
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Situbondo juga menyampaikan sejumlah gagasan untuk memperkuat sektor ekonomi daerah.
Salah satunya adalah membangun ekosistem keuangan inklusif di kawasan wisata Pasir Putih.
Mas Rio mengatakan pengembangan Pasir Putih tidak cukup hanya berfokus pada sektor pariwisata. Berbagai sektor pendukung seperti kuliner, kerajinan, perdagangan dan usaha masyarakat juga harus diintegrasikan.
“Kita ingin membangun ekosistem keuangan inklusif di wilayah Pasir Putih. Bukan hanya pariwisatanya, tetapi kuliner, kerajinan, perdagangan dan usaha lainnya kita gabungkan dalam satu ekosistem ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Situbondo mendorong konsep blue financing untuk mendukung sektor kelautan dan perikanan.
Melalui skema tersebut, pemerintah ingin mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan dan perusahaan asuransi.
Kredit Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Belum Seimbang
Mas Rio juga menyoroti penyaluran kredit perbankan yang dinilai belum sebanding dengan kontribusi sektor utama perekonomian Situbondo.
Menurutnya, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah dengan kontribusi lebih dari 25 persen.
Namun, kredit perbankan yang masuk ke sektor tersebut baru sekitar 16 persen,”Artinya belum inline. Ini yang kita dorong supaya nanti penetrasi pembiayaan ke sektor tersebut bisa lebih besar,” katanya.
Mas Rio menegaskan, pemerintah tidak ingin persoalan NPL justru membuat sektor produktif di Situbondo kesulitan mendapatkan pembiayaan.
Kejar Momentum Tol Dibuka
Pemkab Situbondo juga tengah menyiapkan strategi untuk memanfaatkan momentum beroperasinya jalan tol yang menghubungkan kawasan tersebut dengan daerah lain di Jawa Timur.
Salah satu targetnya adalah menjadikan Pasir Putih sebagai destinasi wisata yang mampu menahan wisatawan agar tidak sekadar melintas di Situbondo.
“Kita ingin ketika tol dibuka, orang keluar dan sudah membaca ada destinasi wisata Pasir Putih. Mereka menghabiskan waktunya di Pasir Putih, menghabiskan uangnya di Pasir Putih,” ujar Rio.
Dengan demikian, perputaran uang diharapkan tetap terjadi di Situbondo dan memberikan dampak terhadap pelaku usaha lokal.
“Pariwisata dan ekosistem tadi menjadi salah satu motor utama penggerak perekonomian Situbondo ke depan,” pungkasnya.
