BeritaNasional.id. SITUBONDO – Sekitar 400 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengikuti sosialisasi program dan kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Minggu (8/11/2026).
Kegiatan yang merupakan kerja sama Kementerian Perdagangan dengan anggota Komisi VI DPR RI, HM Nasim Khan, tersebut berlangsung di Aula Gedung PGRI Situbondo.
Sosialisasi ini menghadirkan Analis Perdagangan Ahli Madya Kementerian Perdagangan, Irma Nur HWT, serta Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Situbondo, Prio Andoko.
Hadir pula Ketua Dekopinda Situbondo Zulfikar Purnama Rahman atau yang akrab disapa Mas Oki, DPRD Situbondo Mahbub Junaidi, H.Badri, Yazid Hasyim, sejumlah tokoh masyarakat, serta perwakilan pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Situbondo.
Dalam sambutannya, HM Nasim Khan menegaskan pentingnya pendampingan dan pengawalan terhadap pelaku UMKM agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan kualitas produk, hingga memperluas jangkauan pemasaran.
Menurut Nasim, potensi produk lokal Situbondo perlu mendapatkan perhatian dan dukungan serius dari pemerintah. Terlebih, sejumlah produk UMKM di berbagai daerah telah berhasil menembus pasar internasional setelah mendapatkan pendampingan.
Ia mengaku siap memperjuangkan kebutuhan pelaku UMKM Situbondo melalui jalur kebijakan di tingkat pemerintah pusat.
“Apa yang bisa kita bantu kawal, khususnya untuk yang benar-benar punya etos kerja di bidang perdagangan, sampaikan kepada kami. Akan kami perjuangkan di pusat,” ujar Nasim.
Nasim juga mengakui bahwa membangun dan memajukan suatu daerah bukan perkara mudah. Salah satu tantangannya adalah perbedaan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha.
Karena itu, menurut dia, diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha agar potensi ekonomi daerah bisa berkembang secara optimal.
Sementara itu, Analis Perdagangan Ahli Madya Kementerian Perdagangan, Irma Nur HWT, menjelaskan bahwa salah satu fokus pemerintah dalam pengembangan UMKM adalah meningkatkan mutu produk melalui penerapan standardisasi dan pemenuhan regulasi perdagangan.
Menurut Irma, kualitas produk menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing di tengah persaingan pasar.
“Produk lokal harus berdaya saing dan siap dari lokal untuk global,” kata Irma.
Ia menjelaskan, Kementerian Perdagangan juga menyediakan pendampingan bagi UMKM, mulai dari fasilitasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), pemenuhan regulasi perdagangan, hingga mendorong inovasi produk.
Dengan memenuhi standar mutu, produk UMKM diharapkan semakin dipercaya konsumen di pasar domestik dan memiliki kesempatan lebih besar untuk menembus pasar ekspor.
Di sisi lain, Kepala Diskoperindag Situbondo, Prio Andoko, menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan permodalan bagi pelaku UMKM melalui skema pinjaman VORSA UMKM.
Melalui program tersebut, pelaku UMKM berkesempatan mendapatkan pinjaman modal maksimal Rp 20 juta. Menariknya, bunga pinjaman ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Skema ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat permodalan tanpa terbebani pembayaran bunga pinjaman.
Melalui sosialisasi tersebut, pelaku UMKM Situbondo diharapkan tidak hanya memahami program pemerintah, tetapi juga semakin siap meningkatkan kualitas, melakukan inovasi, dan menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar.
Dengan dukungan pendampingan, standardisasi, dan akses permodalan, produk unggulan Situbondo diharapkan mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional.
