BERITANASIONAL.ID, PRINGSEWU — Kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pringsewu pada tahun anggaran 2025 tercatat melampaui rata-rata nasional. Hingga akhir Desember 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 91 persen, sementara realisasi belanja berada di angka 87,09 persen.
Capaian tersebut berada di atas rata-rata nasional realisasi belanja APBD kabupaten/kota se-Indonesia yang tercatat sebesar 74,71 persen.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pringsewu, Olpin Putra, S.H., M.H., mengatakan capaian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi nasional yang digelar secara daring dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Selasa (24/12/2025).
Rapat tersebut diikuti oleh para gubernur, bupati dan wali kota, sekretaris daerah, kepala Bappeda, kepala Bapenda, kepala BPKAD, serta inspektur dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
“Alhamdulillah, realisasi APBD Kabupaten Pringsewu tahun ini berada di atas rata-rata nasional. Untuk realisasi belanja kita mencapai 87,09 persen, sementara rata-rata nasional berada di angka 74,71 persen,” ujar Olpin.
Ia menjelaskan, berdasarkan data nasional, rata-rata persentase realisasi belanja APBD kabupaten/kota se-Indonesia per 23 Desember 2025 berada pada angka 74,71 persen. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Pringsewu dinilai telah menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara optimal dan sesuai dengan ketentuan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Menurut Olpin, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi dan kerja sama seluruh perangkat daerah dalam menjalankan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Saya tidak bisa berjalan sendiri. Ini merupakan hasil kerja sama yang baik dari seluruh pihak terkait, sehingga realisasi APBD Kabupaten Pringsewu dapat berjalan sesuai dengan SIPD dan berada di atas rata-rata nasional,” kata dia.
Capaian ini sekaligus menjadi indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Pringsewu sepanjang tahun anggaran 2025. (Vit)
