BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – 282 pejabat fungsional dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wakil Bupati As’ad Yahya Safi’i pada Kamis, 26 Februari 2026, di Pendopo Bupati Bondowoso.
Pelantikan menjadi momentum penting dalam penguatan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa pelantikan jabatan fungsional bukan sekadar prosesi administratif.
Melainkan wujud kepercayaan dan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam menciptakan birokrasi yang ramping namun kaya fungsi, dengan mengedepankan kompetensi teknis dan profesionalisme.
“Saudara-saudari yang hari ini dilantik bukan hanya memegang jabatan, tetapi juga memegang kepercayaan masyarakat. Tunjukkan dedikasi, integritas, dan kinerja terbaik dalam setiap tugas yang diemban,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa momentum pelantikan yang bertepatan dengan suasana bulan suci Ramadan menjadi pengingat untuk bekerja lebih tulus dan menjadikan pelayanan publik sebagai bagian dari ibadah sosial.
Nilai-nilai keikhlasan, kedisiplinan, dan tanggung jawab diharapkan semakin menguat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. “Pengangkatan 282 pejabat fungsional ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan daerah agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam pemanfaatan teknologi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Wakil Bupati berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu bekerja secara mandiri, profesional, serta berkontribusi nyata dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Bondowoso. Pelantikan ditutup dengan doa bersama.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Bondowoso, Puspo, memastikan bahwa proses pengangkatan tunjangan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso berjalan sesuai mekanisme dan perhitungan anggaran yang matang.
Menurut Puspo, tidak ada permasalahan dalam proses tersebut. Namun demikian, Pemerintah Daerah tetap melakukan penghitungan anggaran secara cermat serta berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah terkait agar kebijakan tersebut dapat direalisasikan dengan baik. (Syamsul Arifin/Bernas)
