Strategi Bertahan di Tahun Sulit, Bupati Situbondo Minta Desa Maksimalkan Potensi Lokal
BeritaNasional.id, SITUBONDO — Arah pembangunan di Kabupaten Situbondo kini ditegaskan berpijak dari desa. Di tengah keterbatasan fiskal tahun 2026, pemerintah daerah mendorong desa menjadi motor utama pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal. Komitmen tersebut disampaikan langsung Bupati Situbondo dalam talkshow “Ngopi Desa: Secangkir Kopi, Sejuta Solusi” yang digelar di Aula Wisda Rengganis, Rabu (29/4/2026).
Forum ini mengangkat tema “Bertahan dan Bertumbuh: Strategi Pembangunan Desa di Tengah Tekanan Fiskal” dan dihadiri pegiat pemberdayaan masyarakat dari kawasan Tapal Kuda, mulai Pasuruan hingga Banyuwangi.
Dalam paparannya, Bupati Situbondo Yisuf Rio Wahyu Prayogo yang akrab disapa Mas Rio menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Justru, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk mengoptimalkan kekuatan lokal desa.
“Pembangunan di Situbondo kita fokuskan ke desa-desa. Program nasional seperti Makan Bergizi Gratis harus ditopang oleh potensi lokal, termasuk melalui keberadaan gerai KDMP,” ujarnya.
Ia menekankan, pendekatan pembangunan tidak lagi bersifat seremonial, melainkan harus menyentuh persoalan mendasar di tingkat akar rumput.
“Pembangunan itu bukan dari kota, melainkan dari desa,” kata dia menegaskan.
Diskusi berlangsung dinamis saat peserta menyoroti kendala teknis, khususnya terkait migrasi dan pemanfaatan data SDGs Desa yang belum optimal di sejumlah wilayah. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Provinsi Jawa Timur, Eko Iswoyo, mengingatkan pentingnya peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam menjaga arah pembangunan desa tetap konsisten.
“Tugas pendamping adalah memastikan program berjalan sesuai jalur. Integritas menjadi kunci. Jika kinerja maksimal, hasil akan mengikuti,” ujarnya.
Pada hari yang sama, isu penguatan peran pendamping juga mencuat dalam Rapat Koordinasi Kabupaten (Rakorkab) TPP Situbondo yang digelar di lokasi yang sama.
Dalam forum tersebut, para pendamping diingatkan untuk segera menyesuaikan pola kerja menyusul penerapan sistem evaluasi kinerja yang lebih ketat. Penilaian tidak lagi hanya bertumpu pada laporan harian melalui aplikasi Daily Report Pendamping (DRP), tetapi juga mencakup kesesuaian data dengan kondisi lapangan.
Koordinator Kabupaten TPP Situbondo menegaskan pentingnya sinkronisasi data, khususnya pada program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa. Eko Iswoyo juga mengingatkan bahwa batas akhir penilaian kinerja jatuh pada 30 April. Ia meminta seluruh pendamping memastikan proses evaluasi oleh kepala desa dan camat telah rampung tepat waktu.
“Penurunan pagu Dana Desa tidak boleh menjadi alasan turunnya kinerja. Peran pendamping harus tetap maksimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengisian DRP wajib dilakukan secara tertib dan jujur karena proses verifikasi akan mencocokkan laporan dengan bukti lapangan.
Sementara itu, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Jawa Timur, Mukhlis, menyoroti aspek kedisiplinan kerja. Ia menegaskan bahwa durasi kerja minimal delapan jam per hari harus terdokumentasi dengan baik.
“Termasuk jika ada kegiatan di akhir pekan, tetap dihitung sebagai jam kerja selama didukung dokumen resmi,” katanya.
Dengan penegasan tersebut, pemerintah berharap pembangunan desa di Situbondo tetap berjalan konsisten, adaptif, dan mampu menjawab tantangan ekonomi, meski di tengah keterbatasan anggaran.
