Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Biro Organisasi Hadiri Evaluasi Akuntabilitas Pemprov Sulbar

BeritaNasional.ID MAMUJU SULBAR–Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Nur Rahmah Parampasi, didampingi Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Siti Fatimah, menghadiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemprov Sulbar Tahun 2026 secara daring pada Rabu, 15 Juli 2026.

‎Kehadiran Biro Organisasi Setda Sulbar dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen mendukung pelaksanaan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

‎Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat ini juga dihadiri oleh Asisten Administrasi, Inspektur, Tim SAKIP Pemda serta kepala Perangkat daerah yang menjadi sampel dalam klaster utama dan pendukung sesuai Permenpan No. 88 Tahun 2021 yakni urusan kesehatan, sosial, perindustrian & perdagangan, ketenagakerjaan, pendidikan, investasi dan ketahanan pangan.

‎Dalam kesempatan tersebut, Sekprov Sulbar, Junda Maulana, memaparkan Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun 2025 beserta dokumen dukungnya, Nilai LHE Tim Evaluator Internal dan mekanisme evaluasi dan pemantauan hasil evaluasi internal, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kinerja indikator makro tahun 2025 yang meliputi angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran dan pendapatan perkapita.

‎Sebelumnya, pada rapat persiapan menghadapi evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2026, Junda Maulana telah menekankan dan memastikan agar seluruh perangkat daerah lebih siap menghadapi proses evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Kesiapan ini termasuk dalam hal kelengkapan dokumen dan data yang akan menjadi bahan penilaian.

‎”Kita sepakati pada hari Rabu (15 Juli 2026) saat evaluasi kita menyiapkan data, baik itu data yang dikumpulkan oleh Tim SAKIP Pemda maupun data-data sektoral dari instansi yang menjadi sampel. Semoga proses ini bisa berjalan lancar, dan hari ini kita lakukan pendalaman,” ujar Junda.

‎Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, menyampaikan telah dilakukan perubahan signifikan dalam sistem pengukuran kinerja melalui penguatan kinerja organisasi, kinerja individu dan sistem reward and punishment berbasis capaian kinerja, implementasi pengukuran kinerja triwulanan dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

‎”Sistem pemberian TPP saat ini berbasis hasil kinerja menjadi bentuk nyata penguatan implementasi SAKIP yang lebih akuntabel, terukur serta memiliki konsekuensi nyata terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Rahmah.

‎Ke depannya, lanjut Rahmah, penguatan digitalisasi pengukuran kinerja akan dibangun dan terintegrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif dan berkinerja lebih tinggi.