BeritaNasional.id, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) III Jawa Timur, HM Nasim Khan, meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) mempercepat rencana reaktivasi jalur kereta api Kalisat–Bondowoso–Panarukan.
Hal itu disampaikan Nasim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT KAI, Rabu (23/9/2026).
Nasim menilai jalur kereta api yang menghubungkan Jember, Bondowoso, dan Situbondo tersebut memiliki manfaat bagi masyarakat, terutama untuk transportasi, distribusi hasil pertanian dan perdagangan.
Rencana reaktivasi jalur tersebut memang kembali menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sehari sebelumnya, Pemkab Bondowoso bersama Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya menggelar rapat koordinasi untuk membahas rencana survei reaktivasi jalur Kalisat–Bondowoso–Panarukan.
Nasim mengatakan, dirinya juga telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan, PT KAI, serta pemerintah daerah Jember, Bondowoso dan Situbondo.
“Saya meminta kepada Direktur Utama PT KAI agar mendorong reaktivasi jalur Kalisat-Panarukan ini secepatnya dapat terlaksana,” kata Nasim dalam RDP tersebut.
Menurut dia, pengaktifan kembali jalur tersebut dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat di wilayah Tapal Kuda.
Jalur Kalisat–Panarukan diketahui merupakan jalur kereta api nonaktif yang menghubungkan tiga kabupaten. Kajian akademik yang terbit pada 2026 menyebut jalur tersebut memiliki panjang sekitar 67,5 kilometer dan menjadi bagian dari jaringan yang menghubungkan Jember, Bondowoso, dan Situbondo.
Dorong Sinergi KAI dan INKA
Selain membahas reaktivasi jalur Kalisat–Panarukan, Nasim juga menyoroti pentingnya sinergi antara PT KAI dan PT Industri Kereta Api (INKA).
Ia mendorong adanya integrasi atau penguatan kerja sama kedua perusahaan negara tersebut agar pengembangan transportasi perkeretaapian nasional semakin optimal.
Nasim mengaitkan penguatan transportasi kereta api dengan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana transportasi yang dapat mendukung aktivitas ekonomi.
“Kereta api harus menjadi salah satu pendukung utama pembangunan, terutama bagi masyarakat bawah hingga menengah,” ujarnya.
Soroti Lahan Warga Kilensari
Dalam RDP tersebut, Nasim juga membawa persoalan lahan yang ditempati warga di Desa Kilensari,.Kecamatan Panarukan, Situbondo.
Menurut dia, hingga saat ini terdapat sekitar 900 rumah warga yang telah menempati lahan tersebut sejak masa kolonial Belanda. Namun, hingga kini sebagian warga masih menghadapi persoalan administrasi pertanahan karena belum memperoleh sertifikat.
Nasim mengatakan, persoalan tersebut berkaitan dengan status kepemilikan lahan yang sebelumnya belum jelas, apakah merupakan tanah negara, aset PT Pelindo, atau aset PT KAI.
Ia menyebut masyarakat telah melakukan pertemuan dengan PT Pelindo dan PT KAI. Petugas juga disebut telah turun langsung untuk melakukan pengecekan lokasi.
Berdasarkan hasil pengecekan yang disampaikan Nasim dalam rapat, lahan tersebut disebut bukan merupakan lahan milik PT KAI maupun PT Pelindo.
Nasim kemudian menyoroti lambannya surat balasan dari PT KAI Daop 9 Jember kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Situbondo.
“Yang sangat saya sayangkan, Pak, setelah BPN Situbondo bersurat kepada PT KAI Daop 9 Jember sejak 12 Agustus 2026, sampai sekarang sudah lebih dari satu bulan belum ada surat balasan,” kata Nasim.
Ia meminta jajaran direksi PT KAI ikut memantau persoalan tersebut agar proses administrasi di lapangan tidak berlarut-larut.
“Petugas KAI sudah turun ke lokasi dan memastikan lahan tersebut bukan lahan KAI. Jarak Jember-Situbondo paling tiga jam, kok surat lebih dari satu bulan belum ada kabar,” ujarnya.
Menurut Nasim, kejelasan surat tersebut dibutuhkan masyarakat karena berkaitan dengan proses sertifikasi lahan yang mereka tempati.
Usulkan Kereta Cepat di Jawa Timur
Dalam kesempatan yang sama, Nasim juga mengusulkan pengembangan kereta cepat di Jawa Timur.
Ia menyampaikan agar pengembangan jaringan kereta cepat tidak hanya berhenti di wilayah tertentu, tetapi jika memungkinkan dapat diperpanjang hingga Banyuwangi.
Usulan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pembahasan pengembangan konektivitas transportasi berbasis kereta api di Jawa Timur.
Sementara itu, rencana reaktivasi jalur Kalisat–Bondowoso–Panarukan sendiri saat ini masih berada dalam tahapan koordinasi dan pematangan perencanaan. Pemerintah daerah bersama BTP Kelas I Surabaya sebelumnya telah membahas pemetaan kesiapan teknis, kebutuhan infrastruktur, aspek keselamatan, serta dukungan pemerintah daerah.
Dengan demikian, dorongan Nasim kepada PT KAI menjadi bagian dari rangkaian pembahasan untuk menghidupkan kembali jalur kereta api yang telah lama tidak beroperasi tersebut.
