Kejari Polman Siapkan Jaksa Jaga Desa, Kawal Dana Desa se-Wonomulyo Mulai Awal 2027
BeritaNaaional. ID. POLMAN SULBAR– Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar (Polman) menyiapkan sosialisasi dan edukasi hukum bagi pemerintah desa melalui program Jaksa Jaga Desa. Program ini direncanakan menyasar pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Wonomulyo pada awal 2027.
Rencana tersebut merupakan tindak lanjut audiensi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Wonomulyo dengan Kejari Polman, Senin (9/11/2026).
Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Nurcholis, menyambut baik audiensi tersebut. Menurutnya, program Jaksa Jaga Desa merupakan salah satu upaya kejaksaan dalam mengawal pembangunan dan memastikan pengelolaan anggaran desa berjalan sesuai ketentuan.
“Pada prinsipnya kami menyambut baik permohonan ini. Program Jaksa Jaga Desa memang menjadi salah satu direktif pimpinan. Desa merupakan ujung tombak kegiatan pembangunan, khususnya di wilayah Polewali Mandar,” jelas Nurcholis.
Ia menerangkan, program tersebut memiliki landasan kebijakan melalui Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Jaksa Garda Desa, serta diperkuat kerja sama antara Kejaksaan Agung, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri.
Nurcholis menjelaskan, pendampingan melalui bidang intelijen kejaksaan dapat mencakup kegiatan pembangunan fisik maupun nonfisik.
Untuk kegiatan fisik, pendampingan dapat diberikan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan kantor desa. Sementara kegiatan nonfisik meliputi pelatihan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, hingga peningkatan kapasitas masyarakat.
“Persyaratannya tidak rumit, ini hanya bersifat administrasi saja. Misalnya mengajukan permohonan terkait kegiatan pembangunan fisik maupun nonfisik yang akan dilaksanakan desa,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kegiatan yang diajukan tetap harus melalui mekanisme musyawarah dengan melibatkan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pendampingan tersebut pada prinsipnya juga terbuka bagi kelurahan.
Sementara itu, Ketua ABPEDNAS DPK Kecamatan Wonomulyo, Muhammad Thalib, mengatakan pihaknya berharap program Jaksa Jaga Desa dapat membantu pemerintah desa mengelola dan memanfaatkan anggaran sesuai regulasi.
Menurutnya, pendampingan kejaksaan penting untuk memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran, mencegah potensi penyimpangan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk mendukung program ketahanan pangan.
“Kami berharap melalui pendampingan kejaksaan, pengelolaan dana desa bisa berjalan sesuai peruntukan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku,” ungkap Muhammad Thalib.
Selain Jaksa Jaga Desa, ABPEDNAS Wonomulyo juga mengusulkan program Jaksa Masuk Sekolah. Program tersebut diharapkan menjadi sarana edukasi hukum bagi pelajar, terutama terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba, tindak kekerasan, serta pemahaman tata kelola dan penggunaan anggaran di lingkungan sekolah.
Sebagai tindak lanjut audiensi, Kejari Polman bersama ABPEDNAS Wonomulyo merencanakan sosialisasi Jaksa Jaga Desa yang melibatkan pemerintah desa dan BPD se-Kecamatan Wonomulyo.
Kegiatan tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada awal 2027. Sebelum pelaksanaan, kedua pihak akan memperkuat koordinasi melalui rencana kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).
“Alhamdulillah, respons Bapak Kajari sangat baik. Kami sepakat menindaklanjuti audiensi ini melalui sosialisasi yang melibatkan pemerintah desa dan BPD se-Kecamatan Wonomulyo. Insyaallah, awal tahun depan sudah mulai kita tindak lanjuti,” jelas Thalib.
Melalui program tersebut, Kejari Polman berharap pemahaman hukum aparatur desa semakin meningkat sehingga pengelolaan dana desa berjalan sesuai regulasi, transparan, dan akuntabel serta mendukung pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
