Advedtorial

Iwan Mustapa: Target Pembangunan Meleset, OPD Wajib Bongkar Penyebab dan Siapkan Solusi

BERITANASIONAL.ID – Target pembangunan yang tidak tercapai tidak boleh berhenti sebagai angka merah dalam laporan evaluasi. Setiap ketidaksesuaian antara target dan realisasi harus ditelusuri hingga ditemukan akar persoalannya, disertai langkah perbaikan yang jelas dan terukur.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustapa, saat menjadi keynote speaker pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Bone Bolango di Aryaduta Hotel Manado, Selasa (13/10/2026).

Menurut Iwan, evaluasi pembangunan tidak boleh sebatas menyajikan angka capaian atau membandingkan target dengan realisasi. Lebih dari itu, evaluasi harus mampu menjawab mengapa suatu program tidak mencapai sasaran, di mana letak hambatannya, serta tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya.

Ia menegaskan, ketika realisasi kegiatan tidak berjalan sesuai target kinerja, perangkat daerah harus mampu mengurai persoalan secara konkret. Apakah kendala muncul dalam proses pelaksanaan kegiatan, ketidaktepatan strategi, atau program yang dijalankan belum efektif dalam mendorong pencapaian sasaran pembangunan.

“Penelusuran itu penting agar penyimpangan target tidak berulang tanpa penyelesaian. Tanpa mengetahui akar persoalan, pemerintah berisiko mengulangi pendekatan yang sama, sementara target pembangunan tetap tidak tercapai,” tegas Iwan.

Ia juga mengingatkan bahwa hasil evaluasi harus diikuti dengan tindakan korektif yang nyata. Setiap penyebab penyimpangan harus diidentifikasi, tindak lanjut dirumuskan, penanggung jawab ditetapkan, serta batas waktu penyelesaian dipastikan.

Dengan mekanisme tersebut, setiap persoalan yang ditemukan tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi memiliki arah penyelesaian dan dapat dipantau perkembangannya.

Iwan menilai, pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk mendeteksi hambatan sekaligus mengoreksi pelaksanaan pembangunan sebelum persoalan semakin berlarut-larut.

Karena itu, perangkat daerah dituntut tidak hanya melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan target yang belum tercapai berikut alasan dan langkah konkret untuk memperbaikinya.

Bagi Panglima ASN Bone Bolango itu, kualitas evaluasi pembangunan harus diukur dari kemampuannya menghasilkan jawaban yang jelas: target mana yang meleset, apa penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab, dan tindakan apa yang dilakukan untuk memastikan perbaikan.

Sebab, menurutnya, penyimpangan target yang hanya dicatat tanpa ditindaklanjuti tidak akan membawa perubahan. Evaluasi harus menjadi pijakan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan sekaligus memastikan program pembangunan benar-benar bergerak menuju sasaran yang telah ditetapkan.

Lihat Selengkapnya

Related Articles

Back to top button