BeritaNasional.ID, Kabupaten Malang – Ketidakjelasan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi sorotan mahasiswa dalam aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Malang. Mereka mempertanyakan pembayaran gaji manajer KDMP yang disebut telah dimulai sejak 1 November 2026, sementara kepastian operasional koperasi di lapangan masih belum jelas. Aksi tersebut digelar sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu, Selasa (10/11/2026).
Massa aksi berasal dari tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Al-Qolam Malang, Universitas Modern Al Rifa’ie Indonesia (UMAIN), dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Sina Malang. Selain KDMP, mahasiswa juga menyuarakan sejumlah persoalan kebijakan pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), kerusakan lingkungan, hingga ketimpangan sosial dan ekonomi.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Suhadak, mengatakan mahasiswa mempertanyakan efektivitas pelaksanaan KDMP, terutama terkait mekanisme penggajian manajer di tengah belum jelasnya operasional koperasi.
“Kalau kita berpikir secara rasional, bagaimana orang-orang yang tidak bekerja itu bisa dibayar,” ungkap Suhadak.
Menurutnya, mahasiswa tidak menolak tujuan pemerintah membangun perekonomian desa melalui KDMP. Namun, implementasinya perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk kesesuaian anggaran, mekanisme pengelolaan, kesiapan infrastruktur, serta efektivitas program di lapangan.
Mahasiswa mengingatkan agar program strategis pemerintah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap penguatan ekonomi masyarakat desa.
Sorotan berikutnya diarahkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa mendesak pemerintah melakukan evaluasi total, mulai dari transparansi anggaran, kualitas gizi, keamanan pangan, distribusi makanan, hingga pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Suhadak juga menyinggung adanya laporan ribuan peserta didik yang mengalami persoalan dalam pelaksanaan MBG, termasuk di Kabupaten Malang. Karena itu, mahasiswa meminta pertanggungjawaban pelaksana program serta penguatan sistem pengawasan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Malang, Alayk Mubarrok, M.H.I., menyatakan evaluasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan setiap program pemerintah. Menurutnya, konsep kebijakan yang baik tidak selalu menjamin pelaksanaannya berjalan tanpa kendala.
“Setiap program tidak ada yang sempurna. Setiap program tidak ada yang berjalan mulus, bahkan kalau idenya baik, kadang-kadang pelaksanaannya ini juga ada masalah,” ujarnya.
Alayk menegaskan, kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk mahasiswa, diperlukan untuk mengawal sekaligus menyempurnakan kebijakan pemerintah. Evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar pelaksanaan program tetap berada pada jalur dan tujuan yang telah ditetapkan.
“Evaluasi kita butuhkan terus-menerus sebagai bagian dari pertimbangan, sebagai bagian dari masukan sehingga perjalanannya pun akan selalu mengalami penyempurnaan,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti persoalan kerusakan lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mereka mendesak Presiden menetapkan status bencana nasional apabila indikator dan kondisi faktual telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Selain penetapan status bencana, mahasiswa meminta penguatan penanganan, pemulihan lingkungan, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Menanggapi hal itu, Alayk menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kendati demikian, DPRD Kabupaten Malang dapat meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat.
Mahasiswa juga membawa sejumlah isu lain, di antaranya ketimpangan ekonomi, pengangguran, akses pendidikan, stabilisasi harga kebutuhan pokok, distribusi pangan, serta kesejahteraan petani.
Di bidang pertahanan dan keamanan, mereka mendorong penguatan supremasi sipil dan profesionalisme TNI melalui pengembalian orientasi utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil.
Sementara terkait kesejahteraan guru, Alayk menyampaikan bahwa pembahasan dan perjuangannya telah dilakukan melalui komisi yang membidangi urusan pendidikan sesuai kewenangan DPRD. Ia memastikan aspirasi mengenai keadilan dan kesejahteraan guru tetap menjadi perhatian lembaga legislatif.
Alayk menilai sejumlah persoalan yang disampaikan mahasiswa merupakan isu yang telah lama menjadi perhatian publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meski demikian, ia memandang ruang dialog dan pertukaran gagasan tetap diperlukan agar setiap aspirasi memiliki landasan pemikiran yang jelas dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Di sisi lain, Suhadak menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik. Ia menyebut mahasiswa tidak ingin program pemerintah hanya menjadi agenda formal tanpa pengawasan dan evaluasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia juga membuka peluang digelarnya aksi lanjutan apabila tuntutan yang telah disampaikan tidak mendapatkan respons dan penyelesaian sebagaimana diharapkan.
Melalui momentum Hari Pahlawan, Aliansi Mahasiswa Bersatu berharap pemerintah lebih serius membenahi tata kelola kebijakan publik. Mereka menuntut transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang kuat agar setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan sekadar menghabiskan anggaran. (den)
