DPRD Polman Desak OPD Serius Genjot PAD, Pengelolaan Pasar dan Parkir Jadi Sorotan

BeritaNasional. ID POLMAN SULBAR– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mendesak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih serius menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Peningkatan PAD dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah sekaligus menunjang pembiayaan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar.

Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly, mengatakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi PAD yang diinisiasi DPRD mulai menunjukkan hasil positif. Sejumlah sektor pendapatan mengalami peningkatan, termasuk pajak penerangan jalan atau pajak tenaga listrik yang dikelola melalui kerja sama dengan PT PLN.

Meski demikian, Fahry menegaskan capaian tersebut tidak boleh membuat OPD terkait berpuas diri. Sebaliknya, seluruh potensi pendapatan harus terus ditelusuri dan dikelola secara maksimal.

Ia secara khusus menyoroti sektor pengelolaan pasar dan retribusi parkir yang dinilai memiliki potensi besar, tetapi belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD.

Menurut Fahry, persoalan pengelolaan pasar bukan terletak pada minimnya potensi ekonomi, melainkan sistem manajemen yang belum berjalan maksimal.
Karena itu, DPRD merekomendasikan agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mengambil peran lebih besar dalam pembenahan tata kelola pasar.

Salah satu langkah yang perlu segera diterapkan adalah digitalisasi pembayaran retribusi untuk memperkuat transparansi sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan.

“Pengelolaan pasar ini sebenarnya hanya persoalan manajemen. Potensinya sangat besar, sehingga kami merekomendasikan agar pengelolaannya diperbaiki, termasuk pembayaran retribusi yang harus menggunakan sistem digitalisasi,” ungkap Fahry, Minggu (15/11/2026).

Selain pasar, sektor retribusi parkir juga menjadi perhatian serius DPRD. Fahry menilai potensi pendapatan dari sektor tersebut dapat meningkat signifikan apabila dikelola secara profesional, transparan, dan didukung sistem pemungutan yang jelas.

Ia mendorong Dinas Perhubungan melalui bidang terkait agar segera menyusun langkah konkret untuk memaksimalkan penerimaan retribusi parkir, termasuk penerapan sistem pembayaran digital.

Fahry menegaskan, target PAD yang telah ditetapkan bersama pemerintah daerah harus diikuti kerja nyata seluruh OPD. Penetapan target tidak akan berarti jika tidak dibarengi konsistensi dalam melakukan pendataan, pemungutan, pengawasan, dan evaluasi sumber-sumber pendapatan.

Ia optimistis realisasi PAD Polman bahkan berpeluang melampaui target apabila seluruh OPD pengampu menjalankan tanggung jawabnya secara serius dan berkelanjutan.

“Kepala OPD yang menjadi pengampu PAD harus memiliki konsistensi, bagaimana mengelola pendapatan dan meningkatkan realisasinya. Tentu ini juga membutuhkan dukungan masyarakat serta kesadaran untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Polewali Mandar,” tegasnya.

Fahry juga mengingatkan bahwa potensi PAD Polman tidak hanya bersumber dari pajak listrik. Sejumlah sektor lain seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta berbagai jenis pajak dan retribusi daerah lainnya masih perlu dioptimalkan.

Ia meminta OPD tidak lagi terpaku pada pola kerja lama yang sebatas menetapkan target, tetapi minim inovasi dan langkah konkret dalam mengejar realisasi pendapatan.

“Harus ada motivasi dan strategi baru. Jangan hanya menetapkan target, tetapi bagaimana target itu benar-benar dikejar melalui kerja nyata di lapangan,” menjadi penekanan DPRD terhadap seluruh OPD pengampu PAD.

Sementara itu, Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, menyatakan pemerintah daerah terus berupaya menggali dan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki daerah.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pengelolaan pasar tradisional. Pemkab Polman berencana melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pasar agar lebih profesional dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.

Bahkan, pemerintah daerah bersama DPRD berencana melakukan kunjungan ke luar daerah untuk mempelajari pola pengelolaan pasar yang terbukti berhasil meningkatkan pendapatan daerah.

Menurut Samsul, pengelolaan pasar ke depan tidak cukup hanya mengandalkan pihak kecamatan. Dibutuhkan bidang atau unit khusus yang memiliki kapasitas, sistem kerja, dan manajemen yang lebih profesional.

Ia menyebut Pasar Wonomulyo dan Pasar Polewali sebagai dua pusat aktivitas perdagangan yang memiliki potensi besar untuk mendongkrak PAD Polman.

Khusus Pasar Wonomulyo, aktivitas perdagangan yang berlangsung sejak subuh hingga siang, bahkan berlanjut pada malam hari, merupakan peluang ekonomi yang harus dikelola secara maksimal.
Dengan pembenahan manajemen, sistem pemungutan retribusi yang transparan, serta pengawasan yang konsisten, pemerintah daerah diharapkan mampu mengubah besarnya aktivitas ekonomi pasar menjadi sumber pendapatan yang nyata bagi daerah.

DPRD pun berharap komitmen optimalisasi PAD tidak berhenti pada rekomendasi dan wacana. Seluruh OPD dituntut membuktikan keseriusannya melalui peningkatan kinerja dan realisasi pendapatan yang terukur.