APBD Polman 2027 Disepakati Rp1,64 Triliun, PAD Ditargetkan Naik Rp7,8 Miliar

BeritaNasional. ID POLMAN SULBAR – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bersama DPRD menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan postur anggaran sebesar Rp1,643 triliun. Kesepakatan tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Kesepakatan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Minggu (15/11/2026), setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam laporan akhirnya, Banggar menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp1.643.516.269.651. Angka tersebut berimbang dengan belanja daerah sebesar Rp1.643.516.269.651, sehingga tidak terdapat surplus maupun defisit anggaran.

Salah satu poin penting dalam pembahasan tersebut adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp7,8 miliar atau 2,3 persen dari target sebelumnya sebesar Rp338,5 miliar.

Peningkatan PAD itu didorong melalui optimalisasi sejumlah sumber pendapatan, antara lain pajak daerah termasuk pajak listrik PLN, retribusi persampahan, retribusi pasar, serta optimalisasi penerimaan dari pemeriksaan Prolanis UHC BPJS pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

Banggar juga menyepakati penambahan anggaran belanja sekitar Rp6,3 miliar lebih untuk sepuluh perangkat daerah.

Tambahan tersebut diarahkan pada sejumlah kebutuhan prioritas, termasuk pembangunan Jembatan Tapua dengan alokasi lebih dari Rp3 miliar, perbaikan jembatan poros Kediri–Bumiayu, serta rehabilitasi Puskesmas Kebunsari.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat konektivitas wilayah, pemerataan pembangunan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran serta Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan PAD, atas kerja sama dan kontribusi selama proses pembahasan APBD 2027.

Bupati menegaskan, seluruh catatan, saran, dan rekomendasi DPRD akan diterima serta ditindaklanjuti melalui TAPD dan perangkat daerah terkait sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD 2027 bukan sekadar capaian administratif, melainkan langkah strategis untuk memberikan ruang lebih luas bagi proses evaluasi pemerintah provinsi, penetapan peraturan daerah, serta persiapan pengadaan barang dan jasa

Samsul Mahmud menekankan bahwa APBD 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dengan mengacu pada tema RKPD 2027, yakni Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Manusia, pemerintah daerah menetapkan lima prioritas pembangunan.

Kelima prioritas tersebut meliputi peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan,
pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan.

Bupati juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip money follow program dan money follow function. Artinya, setiap alokasi anggaran harus diarahkan pada program prioritas yang memiliki sasaran jelas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Di tengah keterbatasan ruang fiskal dan struktur pendapatan yang masih didominasi dana transfer, pemerintah daerah dituntut lebih cermat dalam mengelola belanja.

Belanja yang kurang produktif harus dikendalikan, sementara alokasi untuk kebutuhan masyarakat perlu diperbesar.

Optimalisasi PAD, lanjut Bupati, juga harus dilakukan secara wajar tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha. Pemerintah daerah sekaligus didorong memperkuat sinergi APBD dengan program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, ketahanan pangan, dan Sekolah Rakyat.

Sejalan dengan arahan Bupati, Banggar DPRD turut memberikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan APBD 2027 berjalan lebih terukur dan akuntabel.

Salah satunya meminta pemerintah daerah memperkuat monitoring, pengawasan, dan evaluasi program, termasuk realisasi PAD melalui pembentukan tim monitoring dan evaluasi yang melibatkan Banggar DPRD.

Banggar juga mendorong penerapan sistem pemungutan pendapatan secara digital, peningkatan profesionalisme pengelolaan pendapatan, serta percepatan pelaksanaan program prioritas.

Persoalan persampahan menjadi salah satu perhatian serius. Pemerintah daerah diminta segera membenahi sistem pengelolaan sampah, termasuk menyiapkan sarana pendukung seperti mobil sampah, kontainer, dan bank sampah.

Di sektor kesehatan, peningkatan fasilitas pelayanan serta percepatan penurunan prevalensi stunting menjadi agenda yang harus dioptimalkan. Sementara di bidang pendidikan, penanganan dan penuntasan anak tidak sekolah juga diminta menjadi perhatian pemerintah daerah.

Banggar turut menekankan pentingnya validasi data pembangunan dan optimalisasi aplikasi Polman Satu Data sebagai dasar perencanaan, evaluasi pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
DPRD Minta Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan

Bupati Samsul Mahmud menegaskan bahwa persetujuan bersama tersebut bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam memastikan seluruh program berjalan sesuai sasaran.

Ia menginstruksikan TAPD segera menyiapkan seluruh dokumen dan berkoordinasi dengan Banggar DPRD untuk menindaklanjuti hasil evaluasi secara cermat dan tepat waktu.

Sesuai tahapan yang disampaikan dalam sambutannya, Ranperda APBD 2027 bersama rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Barat untuk dievaluasi paling lambat tiga hari kerja setelah persetujuan bersama.

Pemerintah daerah juga menargetkan seluruh tahapan dapat diselesaikan sehingga APBD 2027 ditetapkan sebelum berakhirnya tahun 2026.

Menutup sambutannya, Samsul Mahmud mengajak seluruh unsur legislatif dan eksekutif memperkuat kemitraan dalam semangat Sipamandaq atau saling menguatkan.

Menurutnya, keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari manfaat dan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat Polewali Mandar.

Dengan demikian, tantangan berikutnya bukan hanya menjaga keseimbangan postur anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menjawab kebutuhan publik dan mendorong kemajuan daerah.