
Memperkuat Representasi Daerah dalam Kepemimpinan Nasional
Oleh : Penrad Siagian, Anggota DPD RI Dapil Propinsi Sumatra Utara
Indonesia adalah negara besar yang dibangun di atas keragaman wilayah, kekayaan sumber daya alam, budaya, serta karakter sosial masyarakatnya. Namun, kebesaran Indonesia tidak boleh hanya diukur dari luas wilayah, jumlah penduduk, atau besarnya sumber daya yang dimiliki. Kebesaran sebuah negara juga harus tercermin dari kemampuannya menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, di mana pun mereka berada.
Di sinilah salah satu pekerjaan besar bangsa Indonesia yang belum sepenuhnya selesai: mengatasi ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Setelah lebih dari dua dekade reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah, kita tentu telah mencatat berbagai kemajuan. Daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk mengelola pemerintahan dan menentukan prioritas pembangunan. Namun, desentralisasi belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar mengenai pemerataan ekonomi, distribusi sumber daya, keadilan fiskal, dan keterlibatan daerah dalam menentukan arah kebijakan nasional.
Kita masih menyaksikan konsentrasi pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat kegiatan pembangunan yang belum terdistribusi secara proporsional. Data perencanaan pembangunan nasional menunjukkan bahwa pada 2024, kontribusi Kawasan Barat Indonesia terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional mencapai 79,55 persen, sementara Kawasan Timur Indonesia berkontribusi 20,45 persen. Angka ini memperlihatkan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi persoalan serius yang harus dijawab melalui kebijakan nasional yang lebih berkeadilan.
Persoalan tersebut sesungguhnya bukan sekadar persoalan statistik ekonomi. Di balik angka-angka itu terdapat kehidupan jutaan masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konektivitas, lapangan pekerjaan, dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Ada paradoks pembangunan yang perlu kita renungkan bersama. Banyak daerah memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi masyarakat di sekitarnya belum tentu menikmati kesejahteraan yang sebanding dengan kontribusi sumber daya tersebut terhadap perekonomian nasional. Daerah menyediakan ruang bagi kegiatan ekonomi, menjadi sumber energi dan bahan baku industri, serta menanggung berbagai konsekuensi sosial dan lingkungan dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Namun, dalam sejumlah kasus, nilai tambah ekonomi justru lebih banyak dinikmati di luar daerah penghasil.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan hubungan pusat dan daerah tidak cukup diselesaikan melalui pembangunan infrastruktur atau penyaluran anggaran semata. Kita membutuhkan pembenahan yang lebih mendasar mengenai tata kelola sumber daya, pembagian kewenangan, hubungan fiskal, distribusi investasi, serta mekanisme pembagian manfaat pembangunan. Daerah tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, sebaliknya harus menjadi subjek yang memiliki ruang dan kapasitas untuk menentukan masa depannya sendiri.
Mengakhiri Ketimpangan, Memperkuat Keadilan dalam Negara Kesatuan
Kita perlu menegaskan bahwa memperjuangkan kepentingan daerah bukan berarti mempertentangkan daerah dengan pemerintah pusat. Justru sebaliknya, memperkuat daerah merupakan bagian dari upaya memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan nasional tidak cukup dibangun melalui simbol dan retorika kebangsaan. Persatuan harus ditopang oleh keadilan yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Tidak boleh ada masyarakat yang merasa bahwa kekayaan daerahnya hanya memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional, sementara daerahnya sendiri tertinggal. Tidak boleh ada wilayah yang terus-menerus merasa berada di pinggiran dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan negara.
Hubungan pusat dan daerah perlu memasuki babak baru. Pemerintah pusat tetap memiliki tanggung jawab menentukan arah pembangunan nasional, tetapi kebijakan tersebut harus memberikan ruang yang lebih proporsional bagi daerah untuk mengembangkan potensi dan menjawab persoalan kewilayahannya.
Kita membutuhkan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan, distribusi investasi yang lebih merata, pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, serta penguatan kewenangan daerah yang disertai kapasitas dan akuntabilitas pemerintahan. Lebih jauh lagi, kita membutuhkan kepemimpinan nasional yang memiliki kepekaan terhadap persoalan tersebut.
Wakil Presiden dan Kebutuhan Perspektif Daerah
Pembicaraan mengenai figur Wakil Presiden perlu ditempatkan dalam perspektif kepentingan bangsa yang lebih luas. Wakil Presiden bukan sekadar pendamping Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Posisi ini merupakan bagian dari kepemimpinan nasional yang memiliki tanggung jawab untuk membantu memastikan agenda pemerintahan berjalan dengan baik, termasuk dalam membangun komunikasi dan koordinasi antarlembaga serta menjembatani berbagai kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Figur Wakil Presiden perlu memiliki wawasan kebangsaan yang utuh, memahami kompleksitas pemerintahan, dan memiliki kepekaan terhadap persoalan masyarakat di berbagai wilayah. Indonesia membutuhkan perspektif kepemimpinan yang tidak hanya melihat pembangunan dari Jakarta atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dibutuhkan pemahaman mengenai realitas masyarakat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Jawa, dan seluruh wilayah Indonesia.
Kita membutuhkan figur yang memahami bahwa persoalan daerah bukan hanya persoalan administratif pemerintahan, melainkan menyangkut keadilan sosial, kesempatan ekonomi, distribusi kesejahteraan, dan masa depan masyarakat.
Dalam kerangka itu, pengalaman dan perspektif kelembagaan DPD RI patut menjadi salah satu pertimbangan dalam diskusi mengenai kepemimpinan nasional.
DPD RI dan Perspektif Representasi Daerah
DPD RI dibentuk sebagai bagian dari desain ketatanegaraan Indonesia untuk menghadirkan representasi daerah dalam sistem politik nasional. Kehadirannya memiliki landasan konstitusional, khususnya Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945. Melalui mandat tersebut, DPD RI memiliki ruang untuk memperjuangkan kepentingan daerah, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam konteks ini, posisi Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menarik untuk menjadi bagian dari diskusi mengenai kebutuhan perspektif daerah dalam kepemimpinan nasional.
Memimpin lembaga yang merepresentasikan daerah bukanlah pekerjaan sederhana. Di dalamnya terdapat berbagai aspirasi, kepentingan, dan karakter wilayah yang tidak selalu sama. Ada kepentingan daerah penghasil sumber daya alam, daerah kepulauan, wilayah perbatasan, daerah tertinggal, hingga kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. Pengalaman memimpin lembaga tersebut menghadirkan perspektif tersendiri tentang bagaimana kepentingan daerah harus ditempatkan dalam agenda nasional.
Tentu saja, pengalaman kelembagaan bukan satu-satunya ukuran dalam menilai seorang figur untuk menduduki posisi Wakil Presiden. Integritas, kepemimpinan, rekam jejak, kemampuan bekerja sama dengan Presiden, pemahaman terhadap persoalan nasional, serta komitmen terhadap konstitusi juga merupakan aspek penting. Namun, dalam situasi ketika ketimpangan pusat dan daerah masih menjadi pekerjaan rumah bangsa, pengalaman serta perspektif daerah patut memperoleh ruang yang lebih besar dalam pertimbangan kepemimpinan nasional.
Menyebut Ketua DPD RI sebagai salah satu figur yang relevan untuk dipertimbangkan bukan semata-mata berbicara tentang seseorang atau jabatan. Lebih dari itu, ini merupakan upaya menghadirkan perspektif representasi daerah dalam pembicaraan mengenai masa depan kepemimpinan Indonesia.
Kepemimpinan yang Mendengar Seluruh Indonesia
Kita perlu mengubah cara pandang terhadap pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi secara agregat, peningkatan investasi, atau capaian makroekonomi nasional. Kita juga harus mengukur sejauh mana pembangunan tersebut mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.
Pertumbuhan ekonomi harus menghadirkan pemerataan. Pengelolaan sumber daya alam harus menghasilkan keadilan. Otonomi daerah harus memberikan ruang bagi daerah untuk berkembang. Dan kepemimpinan nasional harus mampu mendengar serta memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Kehadiran figur yang memiliki perspektif daerah di tingkat kepemimpinan nasional menjadi relevan untuk dipertimbangkan. Namun, tentu saja, pembicaraan mengenai siapa yang akan menduduki posisi Wakil Presiden harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan tata kelola pemerintahan yang berlaku. Presiden memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menentukan arah serta komposisi kepemimpinan nasional sesuai mekanisme konstitusional.
Pandangan mengenai Ketua DPD RI sebagai salah satu figur yang dapat dipertimbangkan perlu ditempatkan sebagai aspirasi dan gagasan kebangsaan, bukan sebagai tuntutan ataupun tekanan politik kepada Presiden. Kita menghormati sepenuhnya kewenangan Presiden untuk mempertimbangkan berbagai aspek, mendengarkan masukan dari berbagai elemen bangsa, dan mengambil keputusan yang dipandang paling tepat bagi kepentingan negara.
Dalam membicarakan kemungkinan figur Ketua DPD RI menjadi bagian dari diskusi mengenai calon Wakil Presiden, ada satu hal yang perlu ditegaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai posisi kelembagaan DPD RI. Pernyataan tersebut penting dan harus dihormati. Sebab, secara konstitusional, DPD memang memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda dari partai politik. Dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih. Anggota DPD sebagai bagian dari MPR memiliki peran dalam proses pemilihan tersebut, tetapi DPD sebagai lembaga tidak memiliki kewenangan mengusulkan atau mengusung kandidat. Dengan demikian, perlu dibedakan antara sikap kelembagaan DPD RI dan aspirasi publik maupun pandangan personal mengenai figur yang dinilai memiliki perspektif daerah.
Mengemukakan nama Ketua DPD RI sebagai salah satu figur yang relevan dalam diskusi kepemimpinan nasional tidak serta-merta berarti mengatasnamakan DPD RI untuk mengusulkan atau mencalonkan seseorang. Dalam konteks ini, yang lebih penting bukanlah menjadikan DPD sebagai institusi pengusung calon, melainkan memastikan bahwa perspektif dan kepentingan daerah tidak hilang dari pembicaraan mengenai kepemimpinan nasional. Jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang menduduki posisi Wakil Presiden adalah bagaimana kepemimpinan nasional ke depan mampu menjawab persoalan mendasar bangsa, terutama ketimpangan pembangunan dan belum optimalnya keadilan hubungan pusat dan daerah.
Indonesia tidak boleh hanya tumbuh sebagai negara yang besar secara ekonomi, tetapi juga harus berkembang sebagai negara yang adil dalam mendistribusikan hasil pembangunan. Kita ingin masyarakat di daerah merasakan bahwa mereka bukan sekadar bagian dari wilayah administratif Republik Indonesia, melainkan bagian penting dari masa depan dan pengambilan keputusan bangsa.
Indonesia tidak dibangun hanya dari Jakarta. Indonesia dibangun dari seluruh daerah, dari seluruh masyarakat, dan dari seluruh potensi yang dimiliki bangsa ini. Sudah saatnya perspektif daerah memperoleh tempat yang semakin kuat dalam kepemimpinan nasional. Membangun Indonesia berarti memastikan bahwa tidak ada satu pun daerah yang tertinggal, tidak ada satu pun masyarakat yang terabaikan, dan tidak ada satu pun wilayah yang merasa jauh dari keadilan pembangunan. Kepemimpinan nasional yang kuat adalah kepemimpinan yang mampu mendengar seluruh Indonesia, memahami ketimpangannya, dan bekerja untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat. (Selasa, 17 November 2026)



