Jawa TengahTegal

Di Tengah Sidang Konflik PT MCBA, Puluhan Pekerja Menanti Kepastian Sisa Gaji yang Tertunggak

BeritaNasional.id | TEGAL, JATENG – Sidang lanjutan perkara dugaan pidana dengan terdakwa ERC di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tegal, pada Kamis (19/11/2026), diwarnai dua persoalan yang menyita perhatian.

Selain memasuki agenda pembuktian dengan pemeriksaan saksi, persidangan juga diwarnai kedatangan puluhan pekerja cleaning service asal Brebes yang menuntut kepastian pembayaran sisa gaji kepada pelapor, Darwanto selaku Direktur PT Mataram Cakra Buana Agung (MCBA).

Perkara bernomor 115/Pid.B/2026/PN Tgl tersebut dipimpin Hakim Ketua Hery Cahyono, S.H., M.H., didampingi Hakim Anggota Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., dan Rizqa Yunia, S.H. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nimas Ayu Dianing Asih, S.H., bertindak mewakili penuntut umum.

Dalam sidang tersebut, lima orang saksi diagendakan menjalani pemeriksaan, termasuk Darwanto yang merupakan pelapor dalam perkara ini.

Sejumlah hal menjadi perhatian majelis hakim, mulai dari pembuktian perkara, kondisi kesehatan terdakwa, hingga pengaturan agenda pemeriksaan saksi berikutnya.

Salah satu poin yang mengemuka dalam persidangan adalah pembahasan mengenai kondisi kesehatan ERC. Majelis hakim menegaskan bahwa setiap permohonan pembantaran, pengobatan, maupun evaluasi kesehatan harus didukung bukti medis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen rekam medis menjadi dasar penting bagi majelis hakim untuk menilai apakah permohonan tersebut layak dipertimbangkan.

Apabila hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya penurunan kondisi kesehatan, permohonan dapat dipertimbangkan. Namun, tanpa dukungan bukti medis yang memadai, permohonan tersebut tidak serta-merta dapat dikabulkan.

Pihak kuasa hukum maupun terdakwa juga menyinggung kemungkinan menghadirkan dokter untuk memberikan penjelasan langsung mengenai kondisi kesehatan ERC, disertai dokumen rekam medis sebagai pendukung.

Majelis hakim turut mengatur agenda persidangan berikutnya dengan menyebut jadwal 11 dan 17 Desember 2026, serta meminta para pihak mempersiapkan pemanggilan saksi-saksi selanjutnya.

Dalam sesi pemeriksaan, saksi mengaku tidak mengingat secara pasti tahun kunjungannya, tetapi membenarkan pernah melihat dan mendatangi kantor MC.

Sementara mengenai jabatan di PT Mataram Cakra Buana Agung (MCBA), saksi menjelaskan bahwa perubahan posisi yang tidak tercantum dalam struktur atau akta pendirian perusahaan dapat dilakukan melalui rapat terbatas atau pertemuan internal. Namun, perubahan jenjang jabatan tertentu, seperti dari manajer menjadi direktur, memerlukan mekanisme rapat.

Di luar pemeriksaan persidangan, pihak keluarga terdakwa melalui anaknya, Obi, memaparkan latar belakang konflik bisnis yang menurut mereka menjadi bagian dari rangkaian persoalan perkara tersebut.

Obi menguraikan awal pertemuan bisnis dalam proyek penyediaan tenaga kerja untuk pabrik Under Armour (PT Nesia Pan Knith/NPK) di Ungaran.

Persoalan kemudian berkembang, mulai dari pernikahan siri, penggabungan PT Kemilau Jaya AR ke PT MCBA, hingga penempatan ERC sebagai General Manager (GM) dan Obi sebagai Manajer Operasional Jawa Tengah.

Menurut penuturan keluarga, konflik internal perusahaan semakin meruncing ketika muncul persoalan operasional dan klaim pembayaran yang disebut belum dicairkan.

Mereka juga memberikan penjelasan mengenai pengalihan tiga pembayaran invoice dengan nilai total Rp303 juta ke rekening pribadi.

Menurut Obi, dana tersebut digunakan untuk membayar gaji dan cicilan tunjangan hari raya (THR) karyawan MC Slawi yang nilainya mencapai lebih dari Rp190 juta, serta menutup biaya operasional sekitar Rp110 juta yang sebelumnya telah ditalangi oleh ERC.

Keluarga ERC juga menyebut masih terdapat kewajiban pembayaran bagi hasil proyek yang belum diselesaikan oleh Darwanto (Direktur PT MCBA), dengan persetujuan fee 5 persen dari hasil proyek yang sudah dimuat dalam surat perjanjian, surat kuasa dan jobdis.

Hal itu diakui oleh Darwanto dalam persidangan, bahwa ERC sudah banyak memberikan kontribusi proyek. Namun Darwanto tidak membayarkan total fee yang berkisar Rp1,8 miliar kepada ERC selama proyek berjalan.

Selain persoalan bisnis, pihak keluarga menyoroti sejumlah dinamika proses hukum, termasuk persoalan saksi, surat DPO yang dilaporkan ke Polres Tegal Kota dan disebut telah diperiksa Propam, hingga upaya perdamaian yang tidak mencapai kesepakatan.

Mereka mengaku telah menyampaikan surat kepada pimpinan Pengadilan Negeri Tegal, JPU, serta Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA).

Di tengah berlangsungnya persidangan, suasana di halaman PN Tegal turut menjadi perhatian. Rombongan pekerja cleaning service dari Rest Area KM 260 Brebes datang memberikan dukungan moral kepada ERC, yang saat ini disebut menjadi pimpinan mereka di perusahaan outsourcing pengelola tenaga kerja rest area.

Namun, kedatangan mereka bukan semata-mata untuk memberikan dukungan. Rombongan yang dikoordinasi Gofar Uwais itu juga ingin menemui Darwanto guna menagih sisa pembayaran gaji ketika project rest area tersebut dipegang oleh PT MCBA, dan telah dilaporkan ke Polres Brebes.

Gofar menjelaskan, persoalan tersebut menyangkut hak 37 pekerja. Berdasarkan kesepakatan di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Brebes, terdapat pembayaran gaji selama 1,5 bulan yang sebelumnya tertahan.

Namun, menurut Gofar, pembayaran yang telah direalisasikan baru satu bulan. Artinya, masih terdapat kekurangan pembayaran setengah bulan gaji yang hingga kini belum diselesaikan.

Dengan perkiraan kasar Rp1 juta per pekerja, total sisa kewajiban tersebut diperkirakan mencapai Rp37 juta. Gofar menyebut persoalan itu telah berlangsung lebih dari dua tahun.

Karena belum memperoleh kepastian penyelesaian, para pekerja akhirnya mendatangi PN Tegal untuk meminta penjelasan langsung kepada Darwanto.

“Saya hanya meminta kejelasan waktu dan kepastian pembayaran hak setengah bulan gaji yang belum dilunasi tersebut,” ujar Gofar.

Ia juga menunjukkan sejumlah bukti panggilan dari Polres Brebes yang menurut keterangannya kerap tidak dihadiri oleh Darwanto.

Kedatangan puluhan pekerja tersebut menambah sorotan terhadap perkara yang tengah bergulir di PN Tegal. Di satu sisi, majelis hakim masih menguji pembuktian melalui pemeriksaan saksi. Di sisi lain, persoalan hak pekerja yang diklaim belum dibayarkan turut mencuat dan menuntut kejelasan.

Hingga persidangan berlangsung, proses hukum terhadap ERC masih berjalan. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah.

Lihat Selengkapnya

Related Articles

Back to top button