DPRD Prov SulbarPolewali MandarSulawesi Barat

DPRD Polman Terima Aspirasi 1.062 PPPK, Pengangkatan Penuh Waktu Jadi Tuntutan

BeritaNasional. ID POLMAN SULBAR– Nasib 1.062 tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga teknis berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, kini menjadi perhatian serius.

Mereka menuntut kepastian status kepegawaian dengan mendesak pemerintah agar pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu dapat direalisasikan mulai awal 2027.

Aspirasi tersebut disampaikan Aliansi Tenaga Kesehatan Polman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Polman di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Polman, Jumat (20/11/2026).

Dalam pertemuan itu, persoalan status kepegawaian bukan sekadar menyangkut perubahan administrasi. Lebih dari itu, para tenaga kesehatan berharap adanya kepastian masa depan, kesejahteraan, serta penghargaan atas pengabdian mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Koordinator Aliansi Tenaga Kesehatan Polman, Supriadi, mengungkapkan terdapat 1.062 pegawai yang terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Mereka tersebar di 20 puskesmas serta sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk RSUD Hajja Andi Depu dan RSUD Pratama Wonomulyo.

Menurutnya, perjuangan tersebut membutuhkan perhatian dan keberpihakan pemerintah daerah agar perubahan status kepegawaian bisa segera diperjuangkan.

“Kami berharap pada awal 2027 para tenaga kesehatan ini bisa menjadi perhatian pemerintah untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu,” tegas Supriadi.

Aspirasi tersebut mendapat respons dari jajaran DPRD Polman. Anggota DPRD Polman dari Partai Perindo, Rudi, menegaskan bahwa tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam menopang pelayanan publik sehingga nasib dan kepastian status mereka perlu mendapat perhatian.

Ia memastikan DPRD tidak akan tinggal diam dan siap mengawal aspirasi para tenaga kesehatan agar perjuangan mereka mendapatkan titik terang.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Polman, Rahmadi Anwar, menyebut RDP menjadi ruang penting untuk mempertemukan aspirasi pegawai dengan pemerintah daerah, sekaligus membahas berbagai kendala yang dihadapi PPPK Paruh Waktu.

Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Polman, Hazbullah, menjelaskan pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai dasar pelaksanaan perubahan status tersebut.

Menurutnya, terdapat sejumlah skema yang masih menjadi pembahasan di tingkat pusat, mulai dari pengangkatan secara menyeluruh hingga dilakukan secara bertahap.

Karena itu, pemerintah daerah belum dapat memastikan mekanisme maupun waktu pelaksanaannya sebelum regulasi resmi diterbitkan.

RDP ini menjadi momentum penting bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk mencari solusi atas aspirasi 1.062 PPPK Paruh Waktu di Polman.

Para tenaga kesehatan berharap perjuangan mereka tidak berhenti sebatas forum audiensi. Mereka menanti langkah konkret pemerintah, terutama menyangkut kepastian regulasi, skema pengangkatan, serta dukungan kebijakan anggaran agar status PPPK Penuh Waktu benar-benar dapat terwujud.

Lihat Selengkapnya

Related Articles

Back to top button