Daerah
Ajuan Perda pelestarian Domba Garut Tak Direspon, Ketua HPDKI Sambangi Komisi II DPRD
Garut, Beritanasional.ID – Hari ini di gedung DPRD, ada aksi Audensi Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) Kabupaten Garut ke Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut menanggapi tak diresponnya Perda terkait Pelestarian domba Garut.
Sedangkan sebelumnya terjadi pertentangan antara Anggota DPRD dari F-PDIP Juju Hartati dengan Ketua DPRD Garut Hj. Euis Ida Wartiah yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi rakyat.
Menurut salah seorang Pemerhati Sosial Kemasyarakatan yang juga perduli dengan pelestarian domba sebagai asset budaya, Zamzam Zainulhaq yang dikonfirmasi melalui sambungan selulernya mengatakan tuntutan HPDKI tersbut terkait Proteksi dan Proyeksi.
“Saya sebagai masyarakat mengikuti jalannya audiensi hari ini, antara HPDKI Garut dengan Komisi II DPRD, dilanjutkan dengan unsur Forkopimda (Bupati, Kapolres, Dandim, Kajari),” ujar Zamzam.
Zamzam menyimpulkan pertemuan tersebut dengan menyatakan, Proteksi melalui Perda pelestarian domba Garut yang didalamnya ada unsur histori, identitas, budaya, sosial, ekonomi, bahkan politik.
“Proyeksi agar potensi besar ini dapat dikembangkan melalui regulasi yang dibuat.
Rancangan perda tersebut katanya sudah dianggarkan dan sedang dibuatkan naskah akademiknya dengan target tahun ini kelar,” tambahnya.
Terkait dengan Penyakit Kuku dan mulut (PMK), Zamzam berharap pembatasan kegiatan pamidangan dan pasar akan dikaji lebih detail agar dampaknya bisa ditekan tanpa mengurangi kegiatan HPDKI.
Sementara keterangan dari Anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Juju Hartati yang selama ini mengusung Perda tersebut mengatakan, sebelumnya ada salah satu setwan yang ditempatkan di Bapemperda mencoba mempengaruhi Ketua DPRD untuk tidak merespon usulan tersebut.
“Ya, pegawai Setwan tersebut mencoba menghalang-halangi Perda Pelestarian Domba Garut, ini sangat disesalkan sekali,” terangnya di ujung telepon.
Namun menurut Juju, setelah adanya aksi Audensi yang dilakukan HPDKI, Perda Pelestarian Domba Garut ini alhamdulillah nampaknya akan berjalan seperti yang kita harapkan, ( Diky ). 
Sedangkan sebelumnya terjadi pertentangan antara Anggota DPRD dari F-PDIP Juju Hartati dengan Ketua DPRD Garut Hj. Euis Ida Wartiah yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi rakyat.
Menurut salah seorang Pemerhati Sosial Kemasyarakatan yang juga perduli dengan pelestarian domba sebagai asset budaya, Zamzam Zainulhaq yang dikonfirmasi melalui sambungan selulernya mengatakan tuntutan HPDKI tersbut terkait Proteksi dan Proyeksi.
“Saya sebagai masyarakat mengikuti jalannya audiensi hari ini, antara HPDKI Garut dengan Komisi II DPRD, dilanjutkan dengan unsur Forkopimda (Bupati, Kapolres, Dandim, Kajari),” ujar Zamzam.
Zamzam menyimpulkan pertemuan tersebut dengan menyatakan, Proteksi melalui Perda pelestarian domba Garut yang didalamnya ada unsur histori, identitas, budaya, sosial, ekonomi, bahkan politik.
“Proyeksi agar potensi besar ini dapat dikembangkan melalui regulasi yang dibuat.
Rancangan perda tersebut katanya sudah dianggarkan dan sedang dibuatkan naskah akademiknya dengan target tahun ini kelar,” tambahnya.
Terkait dengan Penyakit Kuku dan mulut (PMK), Zamzam berharap pembatasan kegiatan pamidangan dan pasar akan dikaji lebih detail agar dampaknya bisa ditekan tanpa mengurangi kegiatan HPDKI.
Sementara keterangan dari Anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Juju Hartati yang selama ini mengusung Perda tersebut mengatakan, sebelumnya ada salah satu setwan yang ditempatkan di Bapemperda mencoba mempengaruhi Ketua DPRD untuk tidak merespon usulan tersebut.
“Ya, pegawai Setwan tersebut mencoba menghalang-halangi Perda Pelestarian Domba Garut, ini sangat disesalkan sekali,” terangnya di ujung telepon.
Namun menurut Juju, setelah adanya aksi Audensi yang dilakukan HPDKI, Perda Pelestarian Domba Garut ini alhamdulillah nampaknya akan berjalan seperti yang kita harapkan, ( Diky ).
