Anggota Komisi E DPRD Jatim Minta Semua Penyaluran Bansos Transparan
BeritaNasional.ID, SITUBONDO – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Zeiniye S.Ag saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo meminta agar penyaluran Bantuan Sosial Langsung dan bantuan sosial lainnya untuk masyarakat terdampak COVID-19 dilaksanakan secara transparan, Jumat (26/6/2020).
“Proses pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun bantuan sosial lainnya di Kabupaten Sitibondo harus dilaksanakan secara transparan dan disandingkan dengan data-data yang valid, dan data penerima BST ini harus dipampang, sehingga masyarakat bisa memantau secara langsung apakah dirinya terdaftar atau tidak terdaftar,” jelas Zeiniye mantan Ketua DPRD Situbondo itu.
Tak hanya itu yang disampaikan Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Situbondo, Zeiniye ini. Namun, dia juga meminta kepada Bupati Situbondo, H. Dadang Wigiarto SH supaya menginstruksikan kepada jajaran di bawahnya, untuk memasang papan nama-nama penerima bantuan sosial, baik yang bersumber dari Kemensos RI, Pemprov Jatim, maupun pemerintah daerah Kabupaten Situbondo.
“Kita berharap penyaluran bansos untuk masyarakat terdampak COVID-19 tepat sasaran dan tidak ada pengembalian bansos khususnya dari Kemensos RI. Semua bantuan sosial harus rerserap atau tersalurkan kepada masyarakat terdampak COVID-19, khususnya masyarakat miskin,” harap Zeiniye.
Dilain pihak, Bupati Situbondo, H. Dadang Wigiarto SH menjelaskan bahwa, penyaluran BST bisa dipastikan transparansi dan sudah dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam pemberian BST, seperti PT Pos Cabang Situbondo, pemerintah desa dan kelurahan.
“Pemerintah daerah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian, juga telah menyediakan sarana pengaduan masyarakat (dumas) secara elektronik. Jika ada masyarakat yang merasa dirugikan tinggal buat surat pengaduan secara elektronik, Insya Allah kita tindaklanjuti,” jelas Bupati Dadang.
