Advedtorial

Baru Tersedia 3 Hektare, Pemkab Bone Bolango Siapkan Tambahan Lahan untuk SNT

BERITANASIONAL.ID – Pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) Bone Bolango masih terbentur persoalan ketersediaan lahan. Dari total kebutuhan sekitar 21 hektare, hingga kini baru 3 hektare yang tersedia. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pun mulai bergerak mencari tambahan lahan minimal 10 hektare untuk mendukung pengembangan sekolah unggulan tersebut.

Namun, upaya memenuhi kebutuhan lahan itu tidak semudah menyiapkan lokasi. Pemerintah daerah masih harus memastikan status kepemilikan tanah, menghitung kebutuhan anggaran pembebasan, serta mengantisipasi potensi persoalan sosial dengan masyarakat pemilik lahan.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat persiapan penyediaan tanah yang dipimpin Asisten III Setda Bone Bolango, Ichsan Budiman Wantogia, di ruang rapat Sekretaris Daerah, Selasa (29/9/2026).

Dalam rapat itu, Ichsan menekankan pentingnya identifikasi calon lokasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta verifikasi langsung terhadap bidang-bidang tanah yang berpotensi digunakan.

“Kita perlu melakukan identifikasi lahan dan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Selain itu, perlu dilakukan verifikasi lapangan secara bersama,” kata Ichsan.

Kebutuhan tambahan lahan ini sejalan dengan permintaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Gorontalo agar pemerintah daerah mendukung penyediaan minimal 10 hektare lahan di sekitar kawasan sekolah yang berada di Kecamatan Tilongkabila.

SNT Bone Bolango sendiri telah menerima 80 siswa pada tahun ajaran 2026, masing-masing 40 siswa jenjang SMP dan 40 siswa jenjang SMA.

Dari hasil inventarisasi awal, Pemerintah Desa Tunggulo memperkirakan terdapat sekitar 15 hektare lahan di kawasan yang berpotensi menjadi lokasi pengembangan. Namun, sebagian bidang tanah belum dikomunikasikan dengan pemiliknya, sementara sebagian lainnya berada di luar wilayah administrasi desa tersebut.

Selain itu, terdapat informasi mengenai enam bidang tanah di sekitar lokasi yang akan dilelang oleh Bank Mandiri. Sementara di wilayah Tunggulo Selatan, pemerintah desa mencatat tiga bidang tanah milik tiga orang dengan total luas sekitar dua hektare.

Kepala Bidang Pertanahan DLHPP Bone Bolango, Mila Pakaya, mengingatkan bahwa seluruh informasi tersebut harus ditindaklanjuti dengan pendataan yang akurat, terutama menyangkut identitas pemilik dan luas masing-masing bidang tanah.

Menurutnya, data tersebut menjadi dasar penting sebelum dilakukan penilaian harga tanah (appraisal) dan proses sosialisasi pengadaan kepada masyarakat.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan anggaran. Mila mengungkapkan, APBD Perubahan baru mengalokasikan Rp20 juta untuk kebutuhan appraisal dan pekerjaan kadastral. Padahal, biaya penanganan sekitar 25 bidang tanah diperkirakan mencapai Rp196 juta.

Sementara usulan anggaran sebesar Rp300 juta belum terakomodasi dalam penganggaran daerah.

Dari sisi kewenangan, Mila menjelaskan bahwa perencanaan dan pembayaran pengadaan tanah dengan luasan di atas lima hektare menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun, apabila pengadaan dilakukan secara bertahap, pemerintah kabupaten masih memiliki ruang untuk mengambil peran.

Karena itu, skema pengadaan perlu dibahas dan disepakati bersama agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan, baik menyangkut pembagian kewenangan, pembiayaan maupun tahapan administrasi.

Pemenuhan lahan menjadi salah satu pekerjaan penting dalam memastikan SNT Bone Bolango dapat berkembang sesuai kebutuhan. Sebab, penambahan kapasitas sekolah unggulan tidak cukup hanya dengan penerimaan siswa baru, tetapi juga membutuhkan dukungan kawasan pendidikan yang memadai, tertata, dan memiliki kepastian hukum atas tanahnya.

Lihat Selengkapnya

Related Articles

Back to top button