BPK Turun Audit Penataan Ruang Bone Bolango, Iwan Mustapa Minta OPD Siapkan Data
BERITANASIONAL.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo mulai melakukan audit kepatuhan penataan ruang di Kabupaten Bone Bolango. Menyikapi pemeriksaan tersebut, Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bersikap kooperatif dan menyiapkan seluruh data serta dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa.
Hal tersebut disampaikan Iwan usai mengikuti Entry Meeting bersama tim BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo di Ruang Rapat Sekda, Senin (26/10/2026).
Iwan menjelaskan, pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 27 hari, terhitung sejak pelaksanaan entry meeting hingga 18 November 2026.
Menurutnya, audit tersebut mencakup pemeriksaan regulasi dan pelaksanaan penataan ruang di lapangan, mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian ruang.
“Pemeriksaan ini mencakup regulasi dan kegiatan di lapangan, mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian ruang,” ujar Iwan.
Ia menegaskan, kesiapan OPD teknis dalam menyediakan data dan dokumen menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Dengan demikian, tim BPK dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan penataan ruang di Kabupaten Bone Bolango.
Lebih lanjut, Iwan mengatakan audit ini merupakan bagian dari upaya memastikan kebijakan penataan ruang daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah.
“Kepatuhan tersebut penting agar pemanfaatan ruang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mendukung kebutuhan strategis, terutama ketahanan pangan dan energi,” tegasnya.
Melalui pemeriksaan ini, penataan ruang Bone Bolango akan dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan pengendaliannya di lapangan. Hasilnya diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola ruang daerah sekaligus memastikan pemanfaatan wilayah selaras dengan regulasi dan mendukung prioritas pembangunan nasional.
