Dandim Situbondo Ngopi Bareng 84 Manajer KDKMP, 60 Titik Masih Jadi Pekerjaan Rumah
BeritaNasional.id, SITUBONDO – Komandan Kodim (Dandim) 0823 Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian menggelar ngopi bareng bersama puluhan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Makodim 0823 Situbondo, Senin (5/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum berbagi pengalaman dan mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi para manajer KDKMP dalam menjalankan program strategis nasional tersebut di Kabupaten Situbondo.
Ferry mengatakan, berdasarkan data yang diterimanya, terdapat 82 manajer KDKMP dan dua manajer Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) yang ditempatkan di wilayah Situbondo.
“Untuk KDKMP ada 82 dan KNMP dua. Jadi keseluruhan manajer KDKMP dan KNMP berjumlah 84,” kata Ferry.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut sengaja digelar untuk memberikan penguatan kepada para manajer. Menurut dia, sebagai program baru, KDKMP tentu memiliki sejumlah tantangan ketika diterapkan di lapangan.
“Kami ingin meyakinkan bahwa para manajer ini tidak sendirian. Apapun masalah yang ada di lapangan, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Pemda hadir, termasuk Kodim dan stakeholder lainnya,” ujarnya.
Ferry menegaskan, seluruh pihak harus bergerak bersama agar program KDKMP dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Intinya dalam rangka Situbondo naik kelas. Apalagi ini merupakan program strategis nasional yang merupakan program Presiden, sehingga harus sama-sama kita jaga dan kawal supaya sukses,” katanya.
60 Titik KDKMP Belum Terbangun
Ferry mengungkapkan, pembangunan KDKMP di Kabupaten Situbondo masih menyisakan pekerjaan rumah.
<span;>Dari total 136 titik yang terdiri dari 132 desa dan empat kelurahan, baru sekitar 76 titik yang telah terbangun. Artinya, masih terdapat 60 titik yang harus segera dibangun.
Menurut Ferry, Kodim bersama Pemkab Situbondo dan stakeholder terkait terus melakukan percepatan pembangunan, termasuk mencari solusi untuk persoalan lahan.
“Untuk kekurangan 60 titik, kami bersama Pemda dan stakeholder, khususnya kepala desa, terus melakukan upaya percepatan,” jelasnya.
Upaya tersebut antara lain melalui pengajuan alih fungsi lahan yang masuk dalam kategori lahan sawah dilindungi (LSD) maupun mekanisme tukar guling.
Namun, proses tersebut masih membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Untuk alih fungsi, permohonannya ke kementerian pusat. Kami masih menunggu proses. Ada juga beberapa titik yang harus menunggu persetujuan gubernur,” katanya.
Kodim Fokus Percepat Pembangunan
Ferry menjelaskan, peran TNI dalam program KDKMP mengacu pada Perpres Nomor 82 Tahun 2026 tentang operasionalisasi KDKMP.
Menurut dia, salah satu tugas Kodim adalah membantu percepatan pembangunan fisik gerai KDKMP. Selain itu, TNI juga berperan dalam komunikasi dan koordinasi terkait distribusi pasokan bersama stakeholder, termasuk Polri.
Ia mengatakan, pembangunan fisik gerai yang menjadi target Kodim telah mencapai target yang ditentukan.
“Target pembangunan 74 titik gerai pada akhir Juli atau awal Agustus sudah tercapai,” ujarnya.
Meski demikian, operasionalisasi KDKMP di Situbondo masih menghadapi kendala terkait mobilisasi sarana dan prasarana, termasuk kendaraan dan perlengkapan gerai.
Ferry mengatakan, distribusi sarana dan prasarana tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Agrinas.
“Penentuan dan pengiriman sarana-prasarana langsung dari pusat, termasuk logistik. Setelah gerai selesai, kemudian diisi perlengkapannya,” katanya.
Optimistis KDKMP Bantu UMKM
Di tengah berbagai kendala tersebut, Ferry mengaku optimistis KDKMP dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Situbondo.
Terlebih, Situbondo memiliki sekitar 38.000 pelaku UMKM yang berpotensi menjadi bagian dari ekosistem KDKMP.
“Kita harus optimistis karena salah satu fungsi KDKMP adalah sebagai off-taker untuk menampung hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan UMKM yang ada di desa,” katanya.
Dengan fungsi tersebut, KDKMP diharapkan dapat membantu masyarakat desa dalam memasarkan berbagai produk yang dihasilkan.
“Kita yakin KDKMP di Situbondo isinya akan lebih variatif dibandingkan kabupaten lain karena Situbondo memiliki banyak potensi UMKM,” ujar Ferry.
Bupati Minta Manajer KDKMP Bentuk Paguyuban
Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau Mas Rio mengatakan Pemkab Situbondo berkomitmen mendukung program pemerintah pusat tersebut.
Mas Rio meminta para manajer KDKMP membentuk paguyuban sebagai wadah komunikasi bersama.
Menurut Bupati, keberadaan paguyuban akan memudahkan para manajer dalam menyampaikan persoalan sekaligus mencari solusi secara bersama-sama.
“Kesulitan atau kendala itu pasti ada. Bahkan ketidaksepahaman antara manajer dan kepala desa mungkin juga ada, Untuk itu saya sarankan agar membuat paguyuban. Nanti saya minta Dinas Koperasi dan DPMD untuk memonitor sehingga setiap kendala bisa diselesaikan,” lanjutnya.
Mas Rio menegaskan, persoalan yang muncul di lapangan dapat dicari jalan keluarnya selama seluruh pihak bersedia duduk bersama dan berkomunikasi.
“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Selama kita bisa duduk bareng, semua masalah pasti akan terselesaikan,” ujarnya.
