BeritaNasional.ID, Pekanbaru – Setiap sudut Kota Pekanbaru menjadi sejarah baru di zaman Pemerintahan Bapak Wali Kota Pekanbaru, Firdaus ST MT selama 2 periode di masa jabatannya.
Problem terbesar yang menjadi kendala yang sangat dirasakan masyarakat adanya dugaan semena-menanya Pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas DPMPTSP ( Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ) mengeluarkan rekomendasi perizinan.
Dari hasil Investigasi Team Forum Pers Independent Indonesia ( FPII ) Riau terkait dugaan semberawutnya tata ruang Kota Pekanbaru, Team menilai selama ini DPMPTSP dan dinas TABG ( Tim Ahli Bangunan Gedung ) diduga terlalu gampang dalam melakukan proses pengeluaran izin apapun, sehingga mengakibatkan banyak dampak ditengah masyarakat.
Salah satu yang paling fatal dari kinerja dinas DPMPTSP dan TABG selama ini dapat dilihat dari boros nya dalam hal pemberian izin bagi Developer dalam membangun, sehingga dampak yang dirasakan masyarakat yaitu banjir merata di setiap sudut kota jika hujan turun sebentar saja.
” Jika kita lihat bentuk dan tata ruang kota saat membangun, DPMPTSP dan TABG tidak memperhatikan dan cendrung melanggar Tata Ruang Kota,” ujar salah seorang team, Suriani.
Berawal dari perjalanan investigasi, team FPII Riau melihat dan mendapatkan ijin- ijin yang diduga kurang sesuai dengan operasional yang dilakukan.
Seperti hotel yang sudah berubah kegiatannya juga masih aktif, namun Tim FPII berupaya mengali informasi dan mencari benang kusut yang sebenarnya, namun belum didapatkan dari Kepala Dinas Perijinan Kota Pekanbaru.
Saat hendak di Komfirmasi, Kepala Dinas, M. Jamil belum bisa ditemui. Walaupun Beliau berjanji akan memberikan waktu untuk ketemu. Saat hendak diwawancarai via sambungan seluler di Nomor : 0812-7529-xxxx, M.Jamil menolak memberi keterangan.
” Ada apa bu?, kalau nanya jangan banyak ke saya, atau langsung saja ke Kabid Saya.” Ucap M. Jamil lewat telepon selulernya.
” Kita agak sedikit kecewa, namun kita harus tetap usahakan ketemu sama Bapak Jamil, sebagai Kepala Dinas Perijinan.” Kata Suriani yang juga menjabat Sekretaris FPII Riau.
Walaupun sulit untuk menemui Kepala Dinas, Team FPII akan tetap mengejar sampai sejauh mana perizinan yang dikeluarkan DPMPTSP.
Sampai berita ini ditayangkan, belum ada keterangan dari Dinas terkait terkait perijinan di Pekanbaru. (Risal Bakri)
