Disetujui 7 Fraksi, Ranperda Perlindungan Perempuan dan Rencana Induk Pembangunan Diterima Ketua DPRD Wajo
Advetorial DPRD Wajo, BeritaNasional.ID –DPRD Kabupaten Wajo menggelar rapat paripurna DPRD Wajo dengan agenda penyerahan 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Pemkab Wajo, Senin 19 Oktober 2020.
Kedua Ranperda tersebut yakni, Perlindungan Perempuan dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wajo Tahun 2013-2025. Kedua Ranperda Ranperda tersebut diserahkan oleh Bupati Wajo H. Amran Mahmud dan diterima Ketua DPRD Wajo HA. Alauddin Palaguna.
Dalam rapat paripurna itu, 7 Fraksi yang ada di DPRD Wajo melalui juru bicaranya dalam pemandangan umumnya menerima dan menyetujui dua Ranperda tersebut untuk dibahas.
Sebelumya, Bupati Wajo H. Amran Mahmud dalam penjelasannya mengatakan, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan perbuatan yang merampas hak asasi manusia, sementara hak asasi manusia yang merupakan suatu nilai universal melalui Declaration of Human Right harusnya dilindungi karena merupakan perwujudan hak untuk hidup dan hak untuk bebas.
“Negara memiliki kewajiban perlindungan kepada setiap warga negara sesuai dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan,” ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, membentuk Peraturan Daerah yang merupakan hasil penelitian atau pengkajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam perlindungan perempuan.
Sementara Ranperda terkait kepariwisataan, orang nomor Satu di Bumi Lamaddukkelleng ini menjelaskan, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan.
Selain itu juga meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. “Potensi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan pengembangan kepariwsataan sehingga dapat berkontribusi bagi pengembangan wilayah dan perbaikan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.
Amran Mahmud mengatakan, adapun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wajo memuat arahan tentang rencana strategis dan program kepariwisataan yang menyesuaikan dengan kondisi terkini dan proyeksi perkembangan kepariwisataan.
“Melalui penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wajo diharapkan dapat memperkuat posisi rencana induk tersebut sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh stakeholder kepariwisataan dalam melaksanakan kegiatan kepariwisataan,” pungkasnya.
(Humas dan Protokoler DPRD Wajo)
