DPRD Polman Buka Jalan Guru Madrasah Honorer Mengadu ke Pusat
BeritaNasional. ID POLMAN SULBAR–Harapan baru mulai muncul bagi ratusan guru madrasah honorer di Kabupaten Polewali Mandar.
DPRD Polman memastikan langkah konkret dengan memfasilitasi pertemuan langsung ke pemerintah pusat guna memperjuangkan kejelasan status dan kesejahteraan tenaga pendidik yang selama ini berada di garis pengabdian.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, saat bertemu ratusan guru madrasah se-Kabupaten Polewali Mandar.
Ia menegaskan DPRD siap membuka jalur audiensi ke Kementerian Agama serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Pertemuan yang turut dihadiri
Sekretaris Daerah, Wakil Ketua II DPRD, sejumlah anggota Komisi I dan Komisi IV, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Polman itu menghasilkan kesepakatan untuk mengirim tiga orang perwakilan guru ke Jakarta.
Delegasi tersebut akan menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi guru madrasah honorer, mulai dari ketidakjelasan status hingga tuntutan kesetaraan kesejahteraan.
Fahry menegaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari komitmen yang pernah ia sampaikan saat aksi guru madrasah beberapa waktu lalu. Ia memastikan DPRD tidak akan mengabaikan aspirasi yang menyangkut masa depan pendidikan daerah.
“Insya Allah, saya siap memfasilitasi. Kita tinggal menunggu jadwal resmi dari Kementerian Agama maupun Kemenpan RB,” ujar Fahry, Rabu (11/2/2026).
Ia juga mengimbau para guru untuk tetap bersabar sembari menunggu kepastian agenda dari pemerintah pusat agar keberangkatan delegasi dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pertemuan tersebut berlangsung kondusif dan menghasilkan kesepahaman bersama untuk menunggu jadwal resmi sebelum perwakilan guru diberangkatkan.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Polman, Imran, menyatakan pihaknya memberi perhatian serius terhadap kondisi guru madrasah, terutama di lembaga pendidikan swasta yang jumlah tenaga pendidiknya jauh lebih besar dibandingkan guru negeri.
Menurutnya, dukungan kebijakan dari pemerintah pusat menjadi kebutuhan mendesak agar para guru memperoleh kepastian masa depan.
“Seluruh aspirasi telah kami teruskan kepada Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Barat. Beliau merespons positif dan siap menindaklanjuti agar guru madrasah mendapatkan kejelasan status serta kesejahteraan yang lebih setara,” kata Imran.
Meski persoalan guru honorer tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah maupun DPRD, Fahry menegaskan lembaganya tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat.
Ia menilai fungsi representatif DPRD harus diwujudkan melalui langkah nyata, khususnya dalam sektor pendidikan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.
Langkah memfasilitasi audiensi ini diharapkan menjadi pintu masuk lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada guru madrasah honorer, sekaligus memperkuat perhatian negara terhadap tenaga pendidik yang selama ini berkontribusi besar mencetak generasi bangsa.
Upaya pemberangkatan delegasi guru ke Jakarta menjadi sinyal bahwa perjuangan belum berakhir. DPRD Polman bersama Kementerian Agama berkomitmen mengawal proses tersebut hingga menghadirkan kepastian bagi para guru madrasah honorer.
