Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, Dr. Mardjani Aliyah Ingatkan Kemiskinan Desa Belum Tuntas
BeritaNasional.ID .–Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, akademisi pertanian Dr. Mardjani Aliyah, S.P., M.P., mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum refleksi, bukan sekadar seremoni tahunan.
Melalui opininya yang berjudul “Kedaulatan Pangan Semu: Menolak Lupa Kemiskinan 10,67 Persen di Desa”, Mardjani menilai bahwa cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat desa, khususnya petani dan nelayan yang menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, pada usia kemerdekaan yang telah memasuki 81 tahun, bangsa Indonesia seharusnya tidak lagi berhenti pada slogan-slogan pembangunan. Tema HUT RI tahun ini justru menjadi ujian sejauh mana amanat konstitusi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.
“Bagi masyarakat Mandar, kehidupan tidak hanya bertumpu pada daratan, tetapi juga lautan. Petani menjaga sawah sebagai lita’ pembolongan, sementara nelayan atau passompe mempertaruhkan hidupnya di laut. Pertanyaannya, apakah mereka telah benar-benar merasakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur?” tulisnya.
Mardjani mengapresiasi capaian pemerintah dalam menekan impor beras melalui peningkatan produksi nasional. Namun, menurutnya, kedaulatan pangan tidak boleh diukur hanya dari keberhasilan satu komoditas.
Ia menilai Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar berupa ketergantungan impor terhadap sejumlah kebutuhan strategis seperti kedelai, gula, dan daging sapi. Selain itu, penyusutan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan serta ancaman terhadap ruang hidup nelayan tradisional dinilai menjadi tantangan serius bagi terwujudnya kedaulatan pangan yang sesungguhnya.
“Kedaulatan pangan bukan hanya soal stok pangan tersedia, tetapi juga bagaimana negara melindungi petani dan nelayan sebagai produsen utama,” tegasnya.
Dalam opininya, Mardjani menawarkan tiga langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional.
Pertama, reforma agraria yang menjamin kepastian hak atas lahan bagi petani kecil serta perlindungan wilayah tangkap bagi nelayan tradisional.
Kedua, membangun kemandirian input produksi melalui penyediaan pupuk, benih unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta jaminan distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan tanpa birokrasi yang berbelit.
Ketiga, memperkuat tata niaga pangan dengan mendorong koperasi tani dan nelayan, sekaligus mengintegrasikan digitalisasi rantai pasok agar produsen di desa memperoleh akses pasar yang lebih adil tanpa ketergantungan pada tengkulak.
Di bagian akhir opininya, Mardjani mengingatkan bahwa masih adanya 10,67 persen masyarakat desa yang hidup dalam kemiskinan menjadi indikator bahwa kemakmuran belum sepenuhnya dinikmati secara merata.
Menurutnya, keberhasilan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 tidak cukup diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi dari meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan.
“Momentum HUT RI ke-81 harus menjadi titik evaluasi bersama. Kemerdekaan sejati adalah ketika mereka yang memberi makan bangsa ini tidak lagi hidup dalam kemiskinan di atas tanah dan lautnya sendiri,” pungkasnya.
