Ismet Mile Tegaskan RDTR Jadi Kompas Pembangunan Bone Bolango, OPD Diminta Taat Tata Ruang

BERITANASIONAL.ID – Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, menegaskan bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus menjadi acuan utama dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Menurut Ismet, keberadaan RDTR sangat penting untuk memastikan pemanfaatan ruang, penggunaan anggaran, serta arah pembangunan berjalan selaras, terukur, dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Focus Group Discussion (FGD) RDTR tentang Penyepakatan Delineasi dan Penjaringan Isu Kewilayahan serta KP 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan, yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Gorontalo, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bone Bolango, Risman Tolingguhu Yunus, Ketua DPRD Bone Bolango, Faisal Iwan Mustapa, serta Sekretaris Daerah, Iwan Mustapa.
Dalam arahannya, Ismet mengingatkan agar setiap program pembangunan terlebih dahulu dikaji kesesuaiannya dengan ketentuan tata ruang sebelum memasuki tahap pelaksanaan.
“Setiap rencana perlu dilihat kesesuaiannya dengan tata ruang sebelum masuk pada tahap pelaksanaan. Jangan sampai program sudah jalan, baru ketahuan tidak sesuai tata ruang,” tegasnya.
Olehnya, Bupati meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menjadikan RDTR sebagai instrumen pemeriksaan awal dalam menyusun dan mengusulkan program pembangunan.
Ia menilai, kepatuhan terhadap tata ruang bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan pembangunan yang efektif, tepat sasaran, serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“RDTR harus menjadi acuan utama kita. Kalau tata ruangnya jelas, anggarannya tepat, dan arah pembangunan satu garis, maka pembangunan Bone Bolango akan lebih terarah dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkas Ismet.
Melalui penyusunan RDTR dan kajian KLHS ini, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diharapkan memiliki landasan yang semakin kuat dalam mengendalikan pemanfaatan ruang sekaligus memastikan setiap kebijakan pembangunan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan wilayah.



