DaerahHeadlineJawa TimurKabar DesaNasionalPemerintahanPendidikanRagamSitubondo

Jelang Hakordia 2026, Wabup Situbondo Sentil Kades Tak Disiplin, Kejari Bongkar Modus Baru Korupsi Desa

BeritaNasional.id, SITUBONDO– Wakil Bupati Situbondo, Ulfiah, mengingatkan seluruh kepala desa (kades) agar meningkatkan kedisiplinan dan memperkuat komitmen dalam mengelola pemerintahan desa secara transparan dan akuntabel.

Pesan tersebut disampaikan Wabup Situbondo  yang sering di panggil Mbak Ulfi  saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan Desa Tahun 2026 yang digelar Inspektorat Kabupaten Situbondo, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Berantas Korupsi untuk Negeri” tersebut dilaksanakan menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2026. Dalam kesempatan itu, Mbak Ulfisempat mengabsen satu per satu kepala desa berdasarkan kecamatan. Ia juga menyoroti keterlambatan pelaksanaan acara hingga sekitar satu jam lantaran masih banyak kepala desa yang belum hadir.

Menurut Mbak Ulfi, kedisiplinan waktu harus menjadi perhatian bersama, terlebih kegiatan tersebut memiliki agenda penting terkait pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa.

“Ini harus menjadi pembelajaran bersama. Mari ke depan jika ada acara agar tepat waktu. Mari kita mulai Situbondo naik kelas dengan disiplin waktu. Mengingat pentingnya acara ini, kepada para camat agar mencatat kepala desa yang tidak hadir,” tegas MbakUlfi.

Kades Jadi Ujung Tombak Keberhasilan Situbondo
Mbak Ulfi menegaskan, kepala desa merupakan ujung tombak pemerintahan daerah karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menurutnya, berbagai program dan kebijakan yang dirancang pemerintah kabupaten tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan serta pelaksanaan yang baik di tingkat desa. Ia menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa dan camat yang selama ini terus memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah berbagai tantangan.

“Sepintar apa pun Bupati, Wakil Bupati, Sekda beserta seluruh perangkat dalam merancang RPJMD dan program pembangunan, jika kepala desa di bawah tidak memberikan perhatian kepada masyarakat, tentu tujuan bersama tidak bisa tercapai,” ujarnya.

Mbak Ulfi juga meminta para kepala desa memanfaatkan forum sosialisasi tersebut sebagai ruang diskusi dan menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi di wilayah masing-masing.

Ia menegaskan, pemerintah daerah terbuka terhadap kritik, masukan, maupun ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan desa.

“Jika ada ketidakpuasan masyarakat terkait kebijakan apa pun, di sinilah forumnya. Kami akan mendengarkan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Kejari Ingatkan Modus Baru Korupsi di Desa
Sementara itu, Kasubsi II Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo, Fachrizal, S.H., yang menjadi salah satu narasumber, menjelaskan pentingnya kolaborasi antara Inspektorat dan Kejaksaan dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ia mengatakan, Inspektorat memiliki peran dalam pengawasan internal, sedangkan Kejaksaan berperan dalam aspek penegakan hukum, khususnya terkait tindak pidana korupsi.

Fachrizal menjelaskan, penanganan laporan dugaan penyimpangan di pemerintahan desa memiliki mekanisme tersendiri melalui kerja sama antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Dalam mekanisme tersebut, laporan yang masuk akan ditelaah terlebih dahulu, termasuk melihat aspek hukum dan potensi kerugian negara. Penanganannya kemudian dikoordinasikan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Jika ditemukan adanya kekurangan atau penyimpangan administrasi maupun keuangan, terdapat mekanisme tindak lanjut, termasuk pengembalian kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.

Fachrizal juga mengingatkan adanya potensi modus baru yang dapat menyeret kepala desa ke persoalan hukum.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyalahgunaan kewenangan oleh oknum dari luar pemerintahan desa, misalnya memanfaatkan kepala desa untuk menerbitkan Surat Keterangan Usaha (SKU) sebagai persyaratan pengajuan kredit yang sebenarnya bukan untuk kepentingan pihak pemohon.

“Modus-modus baru terkait perkara tindak pidana korupsi bisa saja berkembang. Misalnya, ada pemanfaatan kewenangan yang dilakukan oknum luar terhadap kepala desa, seperti penerbitan SKU untuk pengajuan kredit yang tidak diperuntukkan bagi orang yang mengajukan,” jelasnya.

Kades Diminta Tuntaskan Temuan Inspektorat
Melalui kegiatan tersebut, Fachrizal mengimbau seluruh kepala desa agar kooperatif apabila dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat.

Menurut dia, pengawasan Inspektorat merupakan bagian dari sistem pengawasan internal yang harus didukung oleh pemerintah desa. Apabila terdapat temuan, kepala desa diminta segera menindaklanjutinya agar persoalan tidak berkembang menjadi masalah hukum.

“Kalau memang ada pemeriksaan dari Inspektorat, kami imbau kepala desa agar berlapang dada. Itu bagian dari supporting system. Jika ada temuan, coba ditindaklanjuti. Karena kalau tidak ditindaklanjuti, nanti ranahnya bisa kembali ke APH,” ujarnya.

Fachrizal juga mengingatkan kepala desa yang memiliki tunggakan atau temuan agar segera menyelesaikannya, terutama menjelang akhir masa jabatan.

Hal itu penting agar persoalan tidak menjadi beban bagi kepala desa berikutnya maupun berkembang menjadi persoalan hukum di kemudian hari.

Melalui sosialisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Situbondo berharap pengawasan pemerintahan desa semakin kuat, sekaligus membangun kesadaran aparatur desa untuk mengelola anggaran secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Lihat Selengkapnya

Related Articles

Back to top button