BeritaNasional.ID. Selayar – Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai daerah terus dilakukan.
Pemerintah pusat dengan melibatkan peranan pemerintah daerah hingga level kabupaten/kota, TNI/POLRI, dan Satgas Penanganan COVID-19, terus berupaya menurunkan laju penurunan kasus terkonfirmasi COVID-19.
Sebanyak 102 orang Kades dan BPD asal pulau Selayar berkumpul dan melaksanakan Bimtek di hotel Grand Asia di Makassar, 28 s/d 31 Juli 2021.
Ketua Panitia, yang juga adalah Ketua Lembaga Fasilitasi Management Pemerintahan Daerah Hj. Andi Muafiah, SH, saat dikonfirmasi Pewarta (29/7) menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat.
Kegiatan ini dimaksudkan agar Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa melalui transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, diharapkan dapat diawasi dengan baik oleh BPD.
BPD yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan dapat menjalankan perannya dalam hal penggunaan anggaran Dana Desa, sehingga penyalahgunaan anggaran Dana Desa tersebut dapat diminimalisir.
Sementara itu, biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada masing-masing peserta sebesar Rp. 4.500.000 / orang. Artinya, jika 1 Desa mengutus Kepala Desa dan BPD, maka kontribusi yang harus disiapkan oleh Pemerintah Desa, sebesar Rp. 9 Juta.
“Jumlah pesertanya 102 orang, Pak”, dan dibuka oleh Kadis PMD” ucap Andi Muafiah.
Untuk diketahui bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pemkot Makassar masih terus menerapkan PPKM secara ketat. (Andi).
