BeritaNasional.ID.Mateng.Sulbar — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), launching Saung Desa. Selasa (14/6/22)
Kadis PMD Mateng Dzulkifli menyatakan,Saung Desa terbentuk berdasarkan atas keluh kesah dan permasalahan yang dialami pegawai pemerintahan. Atas inisiasi Asisten l Bidang Pemerintahan dan Kesra H.Bahri selaku fungsi koordinasi Dinas PMD, sehingga Saung Desa ini dapat terbentuk
“Permasalahannya itu setiap tahunya kita (Dinas PMD), selalu keterlambatan dalam proses penyelesaian laporan pertanggungjawaban desa,realisasi anggaran dana desa dan penyerapan penyerapan anggaran dana desa. Bahkan selalu mengalami keterlambatan” ungkap Dzulkifli
Lebih lanjut, ia membeberkan berdasarkan permasalahan tersebut, dengan di launchingnya Saung Desa yang merupakan salah satu wadah yang bersifat teknis dalam proses pencairan dana desa. Selain Dinas PMD, Saung Desa ini juga melibatkan P3MD,tenaga ahli pendamping desa yang menyatu didalam Saung Desa yang bertujuan untuk mempercepat proses proses pencairan dana termasuk oupdate regulasi
“Tadi juga sempat dilaporkan,yang selama ini kita tidak pernah lakukan kemudian harus lagi diadakan. Peraturan Bupati (perbub) terkait alokasi dana desa, ternyata harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Sulbar. Ini juga yang menjadi masalah lain, ini juga bisa menghambat proses pencairan dana desa di tahap yang kedua ” sambungnya
Sementara Perbub tentang alokasi dana desa diharmonisasi di Biru Hukum Pemprov Sulbar,kata Dzulkifli, ternyata harus mendapat rekomendasi langsung dari Gubernur Prov.Sulbar. Bagi Dzulkifli hal ini merupakan aturan baru yang wajib dilaksanakan.
“Perlu saya sampaikan Pak.Sekda ini masalah besar lagi, harus bertemu langsung dengan Bpk.Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi. Karena harus dipastikan lagi ketika Pergub ADD belum selsai,tahap dua ini kemungkinan akan terlambat. Ini butuh waktu ekstra untuk mengurusnya” terangnya
Ia menambahkan, dengan terbentuknya Saung Desa ini pihaknya menyakini bahwa melalui Saung Desa proses percepatan,proses pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
