BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM– Skandal dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk pengadaan seragam GP Ansor di Bondowoso menyeret nama Ketua Pimpinan Ranting (PR) GP Ansor Desa Klabang Agung, Fatta Rasek.
Rasek, sapaannya, mengaku diperintah membuat proposal pengadaan baju seragam dan membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ). Tapi proposal dan LPJ sudah dipersiapkan sebelumnya.
“Saya tidak tahu isi proposal dan materi LPJ yang sudah disiapkan oleh oknom yang mengaku sebagai Tim, “ kata Rasek, Ketua Pimpinan Ranting (PR) GP Ansor Desa Klabang Agung, Kecamatan Tegalampel.
Dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk pengadaan seragam anggota GP Ansor di Des Klabang Agung. Menurut Rasek, nilai anggaran tidak diberitahu. Belakangan setelah rami baru diketahui anggaran untuk Desa Klabang Agung sebesar Rp100 juta.
Seluruh berkas proposal hingga laporan pertanggungjawaban (LPJ) dibuat oleh Ketua PC GP Ansor Bondowoso, Luluk Haryadi. “Saya hanya diminta mengunggah proposal yang sudah ditandatangani ke aplikasi hibah Pemprov Jatim,” ungkapnya kepada media.
Rasek mengaku tidak mengetahui detail Surat Keputusan (SK) maupun jumlah anggota GP Ansor di Desa Klabang Agung yang dicantumkan dalam program hibah tersebut. Bahkan, SK Pimpinan Ranting pun tidak pernah ia pegang.
Ia juga mengaku menuruti permintaan Luluk Haryadi untuk menandatangani daftar nama penerima seragam dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Masalahnya, tidak semua nama dalam daftar itu merupakan kader Ansor.
Dari puluhan nama, hanya sekitar tiga sampai lima orang yang benar-benar menerima seragam, selebihnya tanda tangan itu dipalsu. “Saya tidak tahu rinciannya. Saya hanya mengikuti arahan Luluk Haryadi sejak awal,” jelasnya.
Rasek mengaku sempat diminta menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Surabaya. Ia berangkat sendiri dengan mobil pinjaman dan biaya pribadi setelah mengikuti wisuda.
