BeritaNasional.ID, Batubara Sumut – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Batubara (PB IMABARA) Nazli Aulia instruksikan kadernya untuk ikut berpartisipasi mengawal proses penyaluran Program Sembako di e-Warong terdekat.
Nazli Aulia mengatakan, semenjak diberlakukannya penyaluran program sembako 3 bulan sekaligus, semakin banyak ditemukan persoalan yang pernah Imabara sampaikan ke Bank Mandiri dan Dinas Sosial Batubara bahkan berujung ke Penegak Hukum mengenai saldo Nol.
“Permasalahan di program sembako ini, itu itu saja, masih terdapatnya saldo KPM yang Nol terlebih lagi setelah di berlakukannya 3 bulan sekaligus pada bulan juli, namun ada juga yang mendapat 7 bulan atau 5 bulan. Dan dibulan Oktober ini pun kami temukan di lapangan masih ada yang mendapati 7 bulan adan ada juga 5 bulan, atau berkisar 7 goni beras dan 5 goni beras,” ungkapnya.
Terkait hal ini, Nazli menoreh pertanyaan yang mendasar, mengenai saldo yang terkadang ada dan tiba-tiba kosong.
“Kok bisa kadang saldo itu ada kadang enggak. Parkir dimana dana tersebut, dan terkadang bisa double sampai 7 bulan yang dikarenakan dia sudah 7 bulan gak tersalurkan saldonya ke Kpm,” sebutnya.
Diterangkan Nazli, pada penyaluran bulan Oktober ini banyak didapati saldo nol di setiap KPM, yan bisa dilihat dari banyaknya bahan pasok pangan di masing-masing e-Warong yang kian menumpuk.
Belum lagi soal kualitas pasok sembako, ia menyebutkan adanya dugaan intervensi pengkondisian kepada pemasok yang akan menjadi suplier ke setiap agen e-Warong.
“Hal ini jelas tidak sesuai di dalam Pedum dan juga tertuang dalam per Mensos No 20 Tahun 2019 pasal 49-51. Dalam permensos tersebut tidak ada satupun menyebutkan bahwa tim Koordinasi Kab/Kota termasuk Bank penyalur bertugas mempersiapkan pemasok bagi e-Warong,”
Terkait indikasi tersebut, PB IMABARA yang diketuai Nazli Aulia mengingatkan kepada penyalur agar tidak main-main dalam kwalitas dan jumlah barang.
Sebelum ini PB IMABARA telah membuat pelaporan terhadap indikasi penyelewengan Penyaluran Bansos Program Sembako di Kejaksaan Negeri Batubara.
Namun hingga saat ini, disebutkan Nazli hingga satu tahun lamanya laporan IMABARA mangkrak di Kejari Batubara tentang carut marutnya penyaluran bansos program sembako di batu bara.
Mendapati laporan yang telah mangkrak ini, Nazli Aulia mengatakan akan melaporkan persoalan ini langsung ke Kementrian Sosial RI.
“Kami dari IMABARA akan menyampaikan persoalan ini langsung ke Kemensos dan Komisi VIII DPR RI agar di tindaklanjuti,” tegasnya.
Pada closing statemant nya, PB IMABARA berharap kepada Kemensos agar menyiapkan sistem yang baru, yang nantinya penerima bantuan tidak harus belanja ke e-Warong. Dan diharapkan pula kepada Pemerintah Kabupaten Batubara untuk ikut andil dalam mewujudkannya. (FTR-BB/01)
