Ketum APPMBGI Beri Warning MBG, Soroti Masalah Penyajian dan Limbah di Daerah . Kab Polman Disorot
BeritaNasional.ID POLMAN SULBAR –Persoalan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di daerah kembali menjadi sorotan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makanan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Dr. Abdul Rivai Ras, memberikan peringatan tegas terkait masih lemahnya pengawasan serta minimnya pelibatan partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam tata kelola program MBG.
Peringatan tersebut relevan dengan sejumlah persoalan MBG yang mencuat di Kabupaten Polewali Mandar, mulai dari aspek penyajian makanan hingga pengelolaan limbah sisa produksi yang dinilai belum tertangani secara optimal.
Menurut Dr. Abdul Rivai Ras, kompleksitas tata kelola MBG yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menuntut sistem pengawasan yang kuat, berlapis, dan melibatkan banyak pihak. Namun pada praktiknya, pengawasan di lapangan masih belum berjalan maksimal.
“MBG bukan sekadar soal distribusi makanan. Kualitas penyajian, standar gizi, hingga dampak lingkungan seperti limbah dapur harus menjadi perhatian serius. Tanpa pengawasan yang memadai, tujuan program bisa melenceng,” tegasnya.
Ia menilai bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) dengan instrumen yang dimiliki saat ini belum sepenuhnya terkonsolidasi untuk menjaga konsistensi kualitas ketersediaan makanan sehat dan pemenuhan standar gizi, terutama di daerah. Tegas Abdul Rivai .
Tingginya kompleksitas pelaksanaan MBG menuntut adanya peran tambahan dari unsur non-pemerintah.
Dalam konteks tersebut,
APPMBGI dipandang sebagai elemen strategis yang dapat berperan aktif dalam pengawasan dan advokasi pelaksanaan MBG, melalui jaringan pengurus DPD I di tingkat provinsi dan DPD II di tingkat kabupaten/kota.
“Pelibatan asosiasi, pelaku usaha, pengelola dapur, serta masyarakat adalah kunci. APPMBGI siap menjadi mitra kritis, bukan sekadar pelengkap, dalam memastikan MBG berjalan sesuai standar,” ujar Abdul Rivai Ras. kepada BeritaNasional. ID Via WhatsApo. Jumat 30 Januari
Di Polewali Mandar, isu terkait kualitas penyajian makanan dan pengelolaan limbah MBG menjadi alarm penting bagi semua pihak.
Tanpa evaluasi terbuka dan partisipasi stakeholder, program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi kesehatan maupun lingkungan.
APPMBGI mendorong agar pemerintah daerah, pengelola dapur, dan masyarakat sipil membuka ruang pengawasan bersama demi menjaga marwah dan keberlanjutan Program Makanan Bergizi Gratis. (Wahyuni)
