BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Presiden Prabowo Subianto sudah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditandatangani pada 27 Maret 2025 lalu.
Dalam Inpres tersebut disebutkan, seluruh daerah, termasuk Bondowoso, segera mempersiapkan berdirinya Koperasi Merah Putih (KMP). Karena targetnya cukup banyak, sekitar 80 ribu KMP se-Indonesia Raya.
Namun sayangnya, Inpres tersebut belum diikuti Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tehnis (Juknis). Sehingga tehnis pembentukannya, Pemkab Bondowoso belum mempunyai gambaran.
Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Kabupaten Bondowoso meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk melakukan pemetaan. Sebagai persiapan sambil menunggu Juklak dan Juknis.
Menurut anggota Komisi IV, A. Mansur, SH, MH, dari hasil Rapat Kerja (Raker) dengan DPMD, masih akan melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag).
“Untuk Bondowoso ditargetkan minimal ada dua Desa (KMP) dalam setiap kecamatan sebagai pilot project. Kesulitannya, belum ada Juklak dan Juknis dari Pemerintah Pusat, sehingga Pemkab masih belum mempunyai gambaran atas pendiriannya,” kata Mansur.
Saya minta, lanjutnya, DPMD segera menginventarisir desa-desa yang sudah siap mendirikan KMP. Dan kalau sudah terbentuk, KMP betul-betul berjalan sesuai AD/ART. Tidak hanya sekedar ada papan nama tapi tidak berkegiatan.
Apalagi di seluruh Desa di Bondowoso sudah ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Yang sebagian diantaranya sudah mendirikan Koperasi. Yang paling penting tidak ada gap antara BUMDES dengan KMP.
Jangan sampai di satu Desa ada dua Koperasi dibawah kendali Pemerintah Desa. Maka dari itu, diperlukan Peraturan Bupati (Perbup) untuk pendirian KPM. Dalam Perbup tersebut dirinci secara detail tentang KMP. (Syamsul Arifin/Bernas)
