LSM LIRA Desak Komisi II DPR RI Pecat Ketua KPU Hasyim Karena Abuse Of Power
BeritaNasional.ID, Mojokerto Jawa Timur – Salah satu hasil konsolidasi DPD LIRA Jatim dengan seluruh DPD LIRA Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Pacet Mpjokerto Jawa Timur adalah mendesak Komisi II DPR RI Pecat Ketua KPU Hasyim.
Hal itu disampaikan Gubernur DPD LSM LIRA Jatim, Bambang Ashraf HS, usai melakukan rapat tertutup dengan seluruh Bupati dan Walikota se Jawa Timur. Karena Hasyim tidak hanya melanggar etik, tapi juga penyalahgunaan wewenang (Abuse Of Power).
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI, Achmad Doli Kurnia dan Politikus Arvindo Noviar dari Partai PDI Perjuangan bereaksi atas keputusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang memberikan peringatan keras atas pelanggaran etik Hasyim.
Dalam keputusan sidang DKPP dinyatakan Hasyim melanggar kode etik karena secara terang-terangan bersama dengan Ketum Partai Republik Satu, Hasnaeni melakukan sejumlah pertemuan dan perjalanan yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang Ketua KPU.
Satgas Pemantau Pemilu LSM LIRA menilai, sikap DKPP yang hanya memberikan teguran keras terakhir dianggap kurang tegas. Sebab Hasyim tidak hanya melanggar etika, tapi kesalahan besar melakukan Abuse Of Power (Penyalahgunaan Wewenang). Seharusnya dicopot.
“Hasnaeni secara jelas menyebutkan bahwa lolosnya Partai Republik Satu Pada Pendaftaran Peserta Pemilu 2024 atas upaya Hasyim dengan jajarannya. Melalui kekuasaannya, Hasnaeni hanya duduk manis dan Partai bisa lolos,” tegas Bambang Asraf, yang juga sebagai Ketua Satgas Pemilu LSM LIRA, melalui pesan singkat.
Oleh karena itu, Satgas Pemantau Pemilu LSM LIRA mendesak Komisi II DPR RI segera mencopot Ketua KPU Hasyim As’ari dari jabatannya karena telah menyalahgunakan kewenangan yang merugikan institusi KPU juga merusak citra, wibawa KPU serta melakukan kejahatan demokrasi.
Masyarakat sudah tidak percaya kepada Ketua KPU Hasyim, sebab jelas-jelas sesuai pernyataan Hasnaeni, Hasyim melalui kewenangannya mengatur partai-partai yang akan diloloskan. Partai Republik Satu pun dijanjikan lolos parliamentary threshold, andaikata Hasnaeni tidak dipenjara karena kasus hukum.
“Karena itu ketika DKPP mandul dalam memberikan sanksi tegas, tidak mencopot Hasyim dari jabatan Ketua KPU, maka Komisi II DPR RI yang membidangi KPU dapat mengambil keputusan politik agar Hasyim dicopot,” tegas Asraf yang juga Gubernur LSM LIRA Jatim itu sambil menambahkan akan melakukan sejumlah aksi guna mengkritisi KPU
